BONTANG – Masalah stunting di Kota Bontang kembali mencuat sebagai topik utama perdebatan, terutama terkait ketidakkonsistenan data yang ada. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Tri Ismawati, menekankan urgensi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk menyediakan data yang akurat mengenai angka stunting di kota tersebut.
Isu ini menjadi sorotan setelah Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur menekankan adanya peningkatan kasus stunting di Bontang berdasarkan data dari Sistem Kesehatan Ibu (SKI). Tri Ismawati mengingatkan bahwa data yang disajikan oleh Pemkot harus mampu menanggapi perhatian yang telah disampaikan oleh Pj Gubernur.
“Pj Gubernur sudah memaparkan data, dan ini adalah masalah serius yang tidak bisa diabaikan. Wali Kota harus memastikan data yang disajikan benar-benar akurat,” tegas Tri dalam pernyataannya pada Jumat (2/8/2024).
Tri juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pendataan yang lebih mendalam, khususnya di daerah pesisir yang mencatat angka stunting tertinggi. Ia menegaskan pentingnya menjangkau wilayah-wilayah yang belum tersentuh agar semua anak yang berpotensi mengalami stunting dapat terdata dengan baik dan mendapat perhatian yang memadai.
Selain itu, Tri mengapresiasi upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan oleh posyandu, termasuk pemberian telur, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penginputan data bayi secara rutin.
Tri berharap agar semua pihak, mulai dari dinas terkait hingga masyarakat, dapat bekerja sama dalam menanggulangi masalah stunting di Kota Bontang. Target yang diharapkan adalah penurunan angka stunting hingga 14 persen, dengan harapan ideal mencapai angka 0 persen, meskipun hal tersebut dinilai sangat menantang.
“Harapan kita tentu menuju angka 0 persen, meskipun kita tahu bahwa sepenuhnya menghilangkan stunting mungkin tidak sepenuhnya tercapai,” tutupnya. (ADV)