Terbentur lahan perusahaan merupakan salah satu polemik Pasar Citra Mas Lok Tuan sehingga akses menuju keluar menjadi terkendala. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Bontang Ridwan, ia menyebut pemerintah kurang tegas soal Corporate social responsibility atau CSR .
Baca juga: Belum Beri Deviden, DPRD Bontang Layangkan Tantangan ke Perumda
“Kurang tegasnya pemerintah (Kota Bontang – red) ketika mau mempressure untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang ada dilingkungan perusahaan yang ada CSR,” kata Ridwan saat rapat gelar pendapat dengan jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskop-UKMP) Bontang, Senin (25/7) tadi.
Lebih lanjut Ridwan, ia pun meminta nantinya soal CSR jangan selalu bertanya-tanya harus dengan media-media yang mana. “Sebelumnya sudah dibahas perda CSR yang mudah mudahan di bulan dua belas nanti akan kita ketuk,” sambungnya politisi Partai PAN itu.
Terangnya, hal ini pun sudah di konsultasikan ke provinsi juga ada hitungannya.
“Ada hitungan persentase yang kita dapat nantinya, jadi tidak main-main lagi. Bahwa laba pertahunnya berapa dan kita sudah bisa mengetahuinya, dan apabila tidak mau kita berhak mencabut izinnya,” jelas Ridwan.
BACA ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
red/kaje