Anggota komisi I DPRD Bontang Rusli mendesak pemerintah agar segera menuntaskan persoalan banjir.
Baca juga: Dewan Dorong Pemkot Cari Lahan Pemakaman Baru, Usai Batal Pengadaan Lahan
Menurutnya, persoalan banjir di Kota Bontang ini sudah sangat meresahkan masyarakat termasuk dirinya.
Baca juga: Agus Haris Sambut Baik Usulan Aliansi Ampera Agar Bentuk Satgas Pengawalan BBM di SPBU
Rusli yang juga seorang petani mengeluh akibat banjir dirinya kerap gagal panen. Sementara, Ia harus tetap menggaji nasib 30 pekerjanya.
“Saya itu punya 30 orang pekerja. Karena banjir, apa yang mau saya bayar ke mereka,” ujarnya di Ruang rapat Paripurna, Senin (12/9/2022).
Ia pun meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan banjir dengan melaksanakan 10 persen anggaran Pansus banjir dari APBD yang sampai saat ini belum terealisasi.
“Kami dari fraksi An Nur selalu menyuarakan itu, wajib 10 persen dana Pansus banjir dilaksanakan. Tapi sampai sampai hari ini dengan alasan yang macam-macam belum juga terselesaikan,” ungkapnya.
Selain itu, Rusli juga mengingatkan kepada pemerintah, bahwa di tahun 2024 sudah memasuki tahap Pemilu. Maka sebelum itu, Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan janji politiknya untuk mengentaskan masalah banjir.
“Tahun 2024 itu sudah masuk Pemilu. Sementara, sampai sekarang realisasi 10 persen dana Pansus banjir juga belum tuntas. Apa mungkin pemerintah bisa memenuhi janji politiknya di tahun 2023,” tandasnya.
Diketahui, usulan 10 persen anggaran banjir ke dalam batang tubuh APBD sampai saat ini masih menggantung, lantaran belum disetujui oleh Pemerintah Kota Bontang.
Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengatakan, usulan 10 persen anggaran tersebut akan dituangkan dalam Perda Penanggulangan Banjir dan merupakan kesepakatan para unsur pimpinan di DPRD Bontang. Namun usulan itu belum disetujui oleh Pemkot Bontang.
“Belum ada kesepakatan tadi. Pemkot belum ambil keputusan. Kami beri waktu dulu mereka,” ujarnya, Rabu (31/8/2022) lalu, dilansir dari berbagai sumber.
kaje/red