BONTANG, PARAGRAFNEWS.CO – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kota Bontang pada Oktober 2026 belum memiliki kepastian waktu berakhir. Manager PLN UP3 Bontang, Luddie Wied Hardono, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi gangguan dan pemeliharaan sejumlah pembangkit dalam sistem kelistrikan Kalimantan sehingga kemampuan pasokan listrik belum sepenuhnya optimal.
Dalam wawancara dengan Media Paragrafnews.co, Luddie menjelaskan bahwa PLN terus mengupayakan percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan. Namun, hingga wawancara tersebut dilakukan, PLN belum memberikan target waktu pasti kapan pasokan listrik kembali normal sepenuhnya.
“Waktu pemulihan sepenuhnya masih bergantung pada perkembangan penanganan gangguan pembangkit. Kami berharap kondisi sistem segera membaik sehingga intensitas pemadaman dapat terus diminimalkan,” ujar Luddie, Minggu (25/10/2026).
Ketidakpastian waktu pemulihan tersebut menjadi perhatian masyarakat, terutama warga dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan listrik stabil untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
PLN Ungkap Gangguan Pembangkit di Sistem Kelistrikan Kalimantan
Luddie menjelaskan, gangguan dan pemeliharaan sejumlah pembangkit di sistem kelistrikan Kalimantan menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pasokan listrik saat ini.
artikel terkait:
Soroti Pemadaman Bergilir di Bontang, KPK Independen Desak PLN Transparan
Listrik Bontang Masih Kerap Padam, Demo Jilid II Siap Kerahkan Massa Lebih Besar ke PLN!
Untuk mengatasi kondisi tersebut, PLN melakukan percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan sekaligus mengoptimalkan pasokan listrik yang masih tersedia.
“PLN terus melakukan percepatan pemulihan pembangkit yang mengalami gangguan, mengoptimalkan pasokan yang tersedia, serta melakukan penguatan kapasitas pembangkit secara bertahap,” katanya.
Meski demikian, upaya pemulihan tersebut masih bergantung pada perkembangan penanganan gangguan pembangkit. PLN berharap kondisi sistem segera membaik sehingga intensitas pemadaman dapat ditekan.
Bagi masyarakat Bontang, persoalan yang kini dinantikan bukan hanya penjelasan mengenai penyebab gangguan, melainkan juga kepastian kapan pasokan listrik dapat kembali stabil.
PLN Minta Maaf, UMKM Ikut Terdampak
Pemadaman listrik bergilir tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat memengaruhi kegiatan usaha yang bergantung pada pasokan listrik.
Sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengeluhkan dampak pemadaman, termasuk kehilangan pesanan dan potensi kerugian operasional.
Menanggapi keluhan tersebut, Luddie menyatakan PLN memahami ketidaknyamanan dan dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.
“Kami memahami ketidaknyamanan dan dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Atas kondisi tersebut, PLN menyampaikan permohonan maaf dan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penanganan pembangkit yang sedang mengalami gangguan,” ujarnya.
Permohonan maaf tersebut disampaikan bersamaan dengan komitmen PLN untuk terus menangani gangguan pembangkit. Namun, bagi pelaku usaha, stabilitas pasokan listrik tetap menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kelancaran pelayanan dan aktivitas bisnis.
Karena itu, percepatan pemulihan pasokan listrik menjadi salah satu hal yang dinantikan masyarakat agar gangguan serupa tidak terus menghambat kegiatan ekonomi.
Soal Kompensasi Pemadaman, PLN Mengacu pada Regulasi
Selain persoalan pemulihan pasokan listrik, hak pelanggan yang terdampak pemadaman juga menjadi perhatian.
Saat ditanya apakah pelanggan berhak memperoleh kompensasi, termasuk mengenai mekanisme dan persyaratannya, Luddie menyatakan PLN akan mematuhi regulasi yang berlaku.
“Terkait dengan kompensasi, PLN akan patuh pada regulasi dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Namun, dalam jawaban wawancara tersebut, Luddie belum merinci mekanisme pengajuan kompensasi, persyaratan pelanggan, maupun ketentuan teknis yang menjadi acuan dalam penanganan kompensasi akibat pemadaman.
Dengan demikian, pelanggan yang ingin mengetahui kemungkinan kompensasi perlu memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan dan mekanisme penilaiannya.
Kejelasan informasi mengenai hak pelanggan dinilai penting agar masyarakat memahami prosedur yang dapat ditempuh ketika mengalami gangguan pelayanan kelistrikan.
PLN Tanggapi Sorotan KPK Independen Bontang
Persoalan pemadaman listrik bergilir di Bontang turut mendapat perhatian DPD Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) Kota Bontang.
Organisasi tersebut meminta PLN terbuka dalam menjelaskan penyebab pemadaman serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi perhatian tersebut, Luddie mengatakan PLN menghargai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Ia menyebut perusahaan terus berupaya menyampaikan informasi mengenai kondisi kelistrikan, penyebab gangguan, dan langkah penanganan yang dilakukan.
“PLN menghargai perhatian dan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Kami terus berupaya menyampaikan informasi secara terbuka mengenai kondisi kelistrikan, termasuk penyebab gangguan dan langkah-langkah penanganan yang sedang dilakukan,” ujarnya.
KPK Independen Bontang juga berencana melakukan audiensi dengan PLN UP3 Bontang untuk membahas persoalan pemadaman listrik tersebut.
Menanggapi rencana pertemuan itu, Luddie menyatakan PLN terbuka terhadap komunikasi dan dialog konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat.
“Pada prinsipnya, PLN senantiasa terbuka terhadap komunikasi dan dialog yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat. Kami menghargai setiap aspirasi yang disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan. Terkait rencana pertemuan, hal tersebut dapat dikoordinasikan lebih lanjut,” katanya.
Pernyataan tersebut membuka ruang komunikasi antara PLN dan KPK Independen Bontang. Namun, jadwal audiensi dan hasil pembahasannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut.
DPP-PHM Siapkan Demonstrasi Jilid II, KPK Independen Bontang Akan Audiensi
Di tengah persoalan pemadaman listrik yang belum memiliki kepastian waktu pemulihan, Dewan Pengurus Pusat Pusat Hubungan Masyarakat (DPP-PHM) Kota Bontang menyiapkan demonstrasi jilid II di Kantor PT PLN Kota Bontang pada Rabu (28/10/2026).
Rencana aksi tersebut menjadi bagian dari penyampaian aspirasi terkait persoalan kelistrikan yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Adapun rincian tuntutan dan teknis pelaksanaan demonstrasi perlu merujuk pada keterangan resmi pihak penyelenggara.
Sementara itu, DPD KPK Independen Bontang berencana menindaklanjuti persoalan tersebut melalui audiensi dengan PLN UP3 Bontang.
Audiensi itu diharapkan menjadi ruang untuk meminta penjelasan lebih terperinci mengenai penyebab pemadaman bergilir, langkah konkret pemulihan pasokan listrik, serta mekanisme kompensasi bagi pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya rencana demonstrasi dari DPP-PHM dan audiensi KPK Independen Bontang, persoalan pemadaman listrik kini menjadi perhatian yang membutuhkan penjelasan terbuka dan tindak lanjut dari PLN.
Masyarakat berharap upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada penanganan gangguan pembangkit, tetapi juga memberikan kepastian mengenai stabilitas pasokan listrik di Bontang.
Kepastian waktu pemulihan, keterbukaan informasi, dan kejelasan hak pelanggan terdampak menjadi sejumlah persoalan yang dinantikan jawabannya dari PLN UP3 Bontang.
kaje/red