Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Bontang untuk pengadaan alat tes urine atau strip test narkotika disambut baik Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Abdul Haris anggota komisi I DPRD Bontang mengatakan alokasi anggaran pengadaan strip test tersebut bisa diambilkan dari dana aspirasi.
” Silakan Pemkot anggarkan. Siapa tahu nanti bisa menggunakan dana aspirasi DPRD yang belum tersalurkan. Namun harus tetap sesuai aturan Perda (Peraturan Daerah),” kata Abdul Haris saat dikonfirmasi, Senin (19/9/2022) kemarin.
Penggunaan alat tes urine tersebut nantinya diperuntukkan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang ada di lingkup Pemkot Bontang.
Sekertaris Kesbangpol Bontang, Mikhael Edy Salamba menjelaskan bahwa, pelaksanaan tes urine sendiri akan dijadwalkan dilakukan di 2023 mendatang.
“Nantinya tes urine tersebut akan dilakukan secara acak, dan dilakukan secara berkala ke setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD). Dalam pelaksanaannya, turut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang,” jelas Mika sapaan akrabnya.
Nantinya sambil berjalan, pihaknya juga bakal membentuk tim terpadu sebagai upaya pencegahan. Namun terlebih dahulu harus menunggu Peraturan Daerah (Perda) tersebut disahkan dan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Bontang.
Diketahui, tes urine merupakan salah satu upaya pencegahan dan indikator apakah seseorang tersebut mengonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang.
Hal ini sejalan dengan visi misi pemkot yang berkomitmen dalam memberantas narkoba di wilayah Kota Taman.
Baca berita lainnya di Google News klik di sini >>
kaje/prl
