JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di Indonesia memasuki puncak musim kemarau 2026. Kebakaran terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, sementara kondisi cuaca yang panas dan kering membuat api lebih mudah menyebar serta menyulitkan proses pemadaman.
Pemerintah kini memperkuat penanganan melalui operasi darat dan udara. Namun, persoalan karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Kerusakan ekosistem, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi hingga kabut asap yang melintasi batas negara menjadi rangkaian dampak yang harus dihadapi.
Karhutla Mulai Meningkat Saat Musim Kemarau
Karhutla bukan fenomena yang hanya terjadi di satu wilayah. Sejak memasuki periode kemarau, laporan kebakaran muncul di berbagai daerah Indonesia.
Pada akhir Juli 2026, BNPB menyebut karhutla dan kekeringan menjadi bencana yang mendominasi sejumlah wilayah. Kebakaran tercatat antara lain di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Sulawesi.
Memasuki Agustus, konsentrasi kebakaran semakin menjadi perhatian pemerintah, khususnya di wilayah yang memiliki lahan gambut dan vegetasi yang mudah terbakar.
Kondisi tersebut diperburuk oleh cuaca panas dan kering. Menteri Kehutanan memperingatkan bahwa pengendalian kebakaran akan menghadapi tantangan besar ketika fenomena El Niño mencapai puncaknya pada September. Faktor aktivitas manusia juga disebut menjadi bagian besar dari persoalan kebakaran.
Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan?
Salah satu persoalan terbesar dalam penanganan karhutla adalah karakteristik lahan yang terbakar.
Kebakaran di lahan gambut, misalnya, dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan tanah. Api yang terlihat di permukaan belum tentu berarti kebakaran telah benar-benar padam.
Selain kondisi lahan, medan yang sulit dijangkau, angin, minimnya sumber air dan cuaca panas juga dapat mempercepat penyebaran api.
Dalam penanganan karhutla di kawasan tertentu, BNPB bahkan mencatat kondisi medan ekstrem sebagai salah satu kendala utama proses pemadaman.
Karena itu, penanganan tidak cukup hanya dengan menyemprotkan air ke titik api. Petugas juga harus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul.
Pemerintah Kerahkan Operasi Darat dan Udara
Pemerintah kemudian memperkuat operasi penanggulangan karhutla melalui kombinasi pemadaman darat dan udara.
BNPB melaporkan operasi terpadu dilakukan di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Operasi tersebut melibatkan satuan tugas darat dan udara, patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta water bombing menggunakan pesawat untuk menjangkau kawasan yang sulit didatangi melalui jalur darat.
Di lapangan, pemadaman juga melibatkan BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, relawan, perusahaan dan masyarakat.
Pendekatan tersebut penting karena karhutla memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap wilayah. Kebakaran kecil yang cepat ditangani dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang jauh lebih luas.
Ratusan Hotspot Terdeteksi
Pemantauan satelit menjadi salah satu instrumen penting untuk mengetahui perkembangan karhutla.
Kementerian Kehutanan pada 2 September 2026 mencatat 805 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia berdasarkan sistem pemantauan SiPongi yang menggunakan data sejumlah satelit, termasuk NASA Terra/Aqua, SNPP dan NOAA-20.
Namun, pemerintah mengingatkan bahwa hotspot tidak otomatis berarti kebakaran aktif. Setiap indikasi tetap membutuhkan verifikasi lapangan atau ground check.
Hal ini menunjukkan pentingnya teknologi dalam sistem peringatan dini. Semakin cepat titik panas terdeteksi dan diverifikasi, semakin besar peluang api dapat dikendalikan sebelum meluas.
Asap Menjadi Ancaman Baru
Masalah karhutla tidak berhenti pada api.
Ketika hutan, semak, gambut dan lahan terbakar, asap yang dihasilkan dapat menyebar mengikuti arah angin. Partikel halus dalam asap kemudian mencemari udara dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan bahkan dilaporkan mencapai tingkat berbahaya pada awal September.
Kelompok yang paling rentan antara lain anak-anak, balita, lansia dan masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Kabut asap juga dapat mengurangi jarak pandang sehingga mengganggu aktivitas transportasi, terutama penerbangan dan perjalanan darat.
Dampak Karhutla terhadap Lingkungan
Kerugian lingkungan akibat karhutla jauh lebih besar dibandingkan sekadar luas lahan yang terbakar.
Hutan yang terbakar dapat kehilangan fungsi ekologisnya. Habitat satwa rusak, vegetasi mati dan rantai makanan terganggu.
Pada ekosistem gambut, persoalannya menjadi semakin kompleks. Kebakaran dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer sekaligus merusak kemampuan gambut menyimpan air dan karbon.
Jika kebakaran berulang terjadi di lokasi yang sama, proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung sangat lama.
Karhutla juga meningkatkan risiko erosi serta mengganggu keseimbangan ekosistem setelah musim kebakaran berakhir.
Kesehatan Masyarakat Ikut Terancam
Dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah memburuknya kualitas udara.
Kabut asap dapat menyebabkan mata perih, tenggorokan terasa tidak nyaman, batuk dan gangguan pernapasan. Paparan polusi udara dalam kondisi berat dan berkepanjangan tentu menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang serius.
Di Pontianak, misalnya, masyarakat melaporkan gangguan aktivitas akibat kabut asap yang berlangsung selama beberapa pekan.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, menggunakan perlindungan pernapasan yang sesuai dan mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara serta kondisi kebakaran.
Aktivitas Ekonomi dan Pendidikan Bisa Terganggu
Karhutla juga memberikan dampak ekonomi yang luas.
Ketika kabut asap memburuk, aktivitas masyarakat dapat berkurang. Pedagang, pekerja lapangan, sektor pariwisata dan berbagai usaha yang bergantung pada aktivitas luar ruangan dapat mengalami penurunan kegiatan.
Sekolah juga dapat menghadapi persoalan ketika kualitas udara berada pada tingkat tidak sehat.
Di sisi lain, pemerintah harus mengeluarkan sumber daya besar untuk operasi pemadaman, patroli, penanganan kesehatan, pemulihan lingkungan dan penanggulangan dampak bencana.
Dengan demikian, biaya karhutla bukan hanya berupa kerugian akibat lahan yang terbakar, tetapi juga biaya sosial dan ekonomi yang muncul setelahnya.
Api Mendekati Kawasan IKN
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa karhutla telah menjadi perhatian di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Laporan Reuters menyebut kebakaran telah membakar sekitar 400 hektare di sekitar kawasan Nusantara, termasuk sekitar 300 hektare di Bukit Suharto. Pemerintah kemudian meningkatkan upaya pemadaman, termasuk operasi modifikasi cuaca dan water bombing.
Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla tidak hanya berkaitan dengan kawasan hutan dan lahan produksi. Infrastruktur strategis dan kawasan pembangunan nasional juga dapat ikut terdampak apabila kebakaran meluas.
Kabut Asap Menyeberang ke Malaysia
Salah satu dampak paling serius dari karhutla adalah sifatnya yang tidak mengenal batas administratif maupun negara.
Angin dapat membawa asap dari wilayah yang terbakar menuju daerah lain, bahkan menyeberangi perbatasan.
BNPB sebelumnya melaporkan asap terpantau bergerak menuju Malaysia pada awal Agustus.
Pada September, isu tersebut kembali mendapat perhatian. Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia menggunakan mekanisme kerja sama ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas.
ASEAN juga memiliki mekanisme khusus melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menghadapi persoalan polusi asap lintas negara.
Artinya, karhutla Indonesia tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap hubungan dan kerja sama regional di Asia Tenggara.
Hujan Menjadi Harapan, tetapi Bukan Satu-satunya Solusi
Turunnya hujan di sejumlah wilayah memberikan harapan bagi masyarakat yang terdampak asap.
Di Pontianak, hujan yang turun pada 4 September disambut warga setelah wilayah tersebut mengalami periode panjang tanpa hujan dan dilanda kabut asap.
Namun, hujan tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi.
Pengendalian karhutla membutuhkan sistem yang berjalan sepanjang tahun, mulai dari pencegahan, pengawasan lahan, pengelolaan gambut, patroli, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal.
Pencegahan Harus Dimulai Sebelum Api Muncul
Pengalaman setiap musim karhutla menunjukkan bahwa pemadaman saja tidak cukup.
Pemerintah perlu memperkuat sistem deteksi dini, memperbanyak patroli di wilayah rawan, memastikan kesiapan sumber daya pemadam dan memperkuat peran masyarakat.
BNPB juga menyoroti perlunya pencegahan serta pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla.
Penertiban praktik pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi bagian penting. Pemerintah sebelumnya menyoroti adanya regulasi daerah yang dapat membuka celah terhadap praktik pembakaran lahan.
Karhutla Bukan Sekadar Bencana Musiman
Karhutla sering dianggap sebagai persoalan yang muncul setiap musim kemarau. Padahal, dampaknya dapat berlangsung jauh lebih lama.
Api mungkin padam dalam hitungan hari atau minggu, tetapi kerusakan ekosistem, hilangnya habitat, pencemaran udara, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi dan persoalan sosial dapat bertahan lebih lama.
Karena itu, penanganan karhutla harus dilihat sebagai persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan regional sekaligus.
Keberhasilan Indonesia menghadapi karhutla tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat petugas memadamkan api, tetapi juga seberapa efektif negara mencegah api muncul kembali.
Kesimpulan
Karhutla Indonesia 2026 menjadi pengingat bahwa kombinasi cuaca ekstrem, kondisi lahan kering dan aktivitas manusia dapat menciptakan ancaman serius.
Dari titik api kecil, kebakaran dapat berkembang menjadi bencana yang menghasilkan asap, merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, memukul aktivitas ekonomi hingga menimbulkan dampak lintas negara.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, perusahaan, masyarakat dan negara-negara ASEAN.
