Pengadaan Kapal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Bontang hampir rampung di tahun ini. Hal itu menjadi perhatian DPRD Bontang.
BACA JUGA: Lebihi Target, Maming Apresiasi Capaian Serapan Anggaran DPPKB Bontang
Kapal yang bersumber dari APBN senilai Rp.900 Juta tersebut diperuntukkan bagi setiap program pelayanan KB di semua wilayah pesisir kota Bontang.
BACA JUGA: Tanggapi Usulan Dishub Tentang Terminal Tipe C, Sutarmin: Memang Wajib Ada
Komisi I DPRD Bontang meminta kapal berupa speed boat itu hendaknya di kolaborasikan dengan program di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang yang sedang membutuhkan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming saat menggelar Raker bersama DPPKB Bontang, Senin, (15/8/2022) lalu.
Politisi PDIP Bontang ini meminta agar pemanfaatan kapal dapat maksimal, pun dimanfaatkan untuk penyeberangan siswa dan guru yang bertugas di pulau.
“Banyak masukan ke kami terkait kebutuhan kapal setiap hari untuk guru guru ke pulau melahirkan, gusung, serangan dan tihi tihi. Mungkin bisa di manfaatkan untuk itu,”ujar Maming.
Ia menyayangkan jika penggunaan kapal tidak sering dipakai untuk aktifitas yang intens.
Ketua DPC PDIP Bontang ini melihat aktifitas kapal yang dimiliki DPPKB hanya akan beroperasi setiap bulan sekali atau 2 kali.
Sedangkan aktifitas guru dan siswa yang menyeberang ke pulau untuk menjalankan tugas belajar hampir setiap hari. “Mubazir unit ini kalau terlalu lama istirahat,” jelas Maming.
Menanggapi hal itu Sekretaris DPPKB Bontang, Srie Mariyatini menjelaskan bahwa bantuan kapal untuk memudahkan pihaknya dalam membina kader dan memberikan penyuluhan.
Selama ini setiap lakukan kunjungan pihaknya mesti menyiapkan ongkos sewa kapal. Dengan adanya kapal mereka sangat terbantu.
“Bentuknya, penyuluhan alat kontrasepsi seperti implan dan Ayudi. Dan juga penyuluhan stunting,” jelas Sekretaris DPPKB Bontang, Srie Mariyatini dalam Raker bersama Komisi I DPRD Bontang.
Baca juga di Google News disini >>>
red/kaje