Komisi I DPRD Bontang menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) membahas terkait serapan anggaran pada semester pertama, rapat digelar di ruang rapat sekretariat DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur, Senin (15/08/2022).
Berjalannya rapat, Sekretaris Dinas DPPKB Bontang Srie Mariyatini mengatakan, DPPKB rencananya akan pengadaan kapal jenis speed boat dengan nilai awal Rp 920 juta, namun, berubah jadi Rp 888 juta yang bersumber dari APBD. Kata Mariyatini, pengadaan kapal untuk kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB di wilayah pesisir seperti Pulau Gusung dan Pulau Selangan.
“Saat ini setiap kewilayah pesisir kami menyewa kapal. Dipesisir kami tidak hanya suntik KB tetapi juga ada pemasangan alat kontrasepsi seperti IUD, Implan dan lainnya. Selain itu Kami juga melakukan penyuluhan tentang stunting,” ujarnya.
Akan hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming menilai pengadaan kapal senilai Rp 888 juta hanya membuang-buang anggaran. Sebab, kegiatan DPPKB di daerah pesisir bukan agenda rutin yang setiap hari ke wilayah pesisir.
“Ini akan mubazir saja, belum lagi biaya perawatan kapal. Sementara jadwal kegiatan DPPKB di pesisir tidak setiap hari atau perminggu,” ujarnya.
Maming menyarankan, DPPKB berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang jika menganggap pengadaan kapal ini dianggap perlu. Pasalnya, tenaga pengajar diwilayah pesisir juga membutuhkan kapal untuk alat transportasi yang selama ini masih menyewa.
“DPPKB bisa bekerjasama dengan Disdikbud untuk pengadaan kapal karena guru yang mengajar dipesisir juga membutuhkan kapal. Nanti bisa sama-sama berangkat ketika DPPKB ada kegiatan di pesisir,” terangnya.
Baca juga di Google News disini >>
kaje/red