PARAGRAFNEWS.CO, JAKARTA – Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 65,2 persen. Namun, hasil survei yang dirilis menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu juga menunjukkan masih adanya responden yang tidak puas, terutama di tengah persoalan ekonomi dan harga kebutuhan pokok.
Berdasarkan hasil Survei Nasional bertajuk Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipaparkan pada Minggu (18/10/2026), sebanyak 62,3 persen responden menyatakan puas dan 2,9 persen sangat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Di sisi lain, 19,4 persen responden menyatakan tidak puas dan 8,7 persen sangat tidak puas. Sementara itu, 6,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja presiden. Meski demikian, angka kepuasan itu tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah.
Ekonomi Sulit dan Harga Pangan Jadi Alasan Ketidakpuasan
Salah satu temuan penting dalam survei PPI adalah alasan di balik penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Mengacu pada data yang diberitakan ANTARA, sebanyak 11,8 persen responden menyatakan tidak puas karena kondisi ekonomi sulit dan menurun. Sebanyak 11,4 persen menyoroti penyaluran bantuan sosial yang dinilai kurang tepat sasaran, sedangkan 10,4 persen mengeluhkan mahalnya harga kebutuhan pokok.
Selain itu, 6,7 persen responden menyatakan pemerintah kurang memperhatikan masyarakat kecil.
Sebaliknya, bantuan sosial yang dinilai semakin banyak menjadi alasan kepuasan terbesar, dengan angka 16,7 persen. Penegakan hukum terhadap koruptor berada di urutan berikutnya sebesar 10,3 persen, disusul program Sekolah Rakyat sebesar 9,8 persen dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 8,5 persen.
Data tersebut menunjukkan adanya dua sisi penilaian masyarakat. Sebagian responden mengapresiasi program bantuan dan kebijakan pemerintah, sedangkan sebagian lainnya masih menyoroti persoalan daya beli, ketepatan penyaluran bantuan, dan perhatian terhadap kelompok berpenghasilan rendah.
Karena itu, angka kepuasan publik perlu dibaca bersama alasan yang mendasarinya, bukan hanya berdasarkan persentase agregat.
Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 65,4 Persen
Dalam survei yang sama, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan tercatat sebesar 65,4 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan khusus terhadap Presiden Prabowo yang mencapai 65,2 persen.
Rinciannya, 58,6 persen responden menyatakan puas dan 6,8 persen sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 25,7 persen menyatakan tidak puas dan 6,8 persen sangat tidak puas. Sebanyak 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
PPI juga mencatat tingkat optimisme publik terhadap kemampuan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya mencapai 67 persen. Sebanyak 24,4 persen menyatakan tidak percaya, sedangkan 8,6 persen tidak menjawab.
Angka tersebut menggambarkan optimisme yang masih dimiliki mayoritas responden. Namun, optimisme terhadap kemampuan pemerintah tidak selalu identik dengan kepuasan atas hasil kebijakan yang sudah dirasakan masyarakat.
Kepuasan terhadap Prabowo Lebih Tinggi daripada Gibran
Survei PPI turut mengukur penilaian masyarakat terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gibran tercatat sebesar 49 persen, terpaut 16,2 poin persentase dari kepuasan terhadap Prabowo yang mencapai 65,2 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian responden terhadap presiden dan wakil presiden tidak sepenuhnya sama.
Namun, angka ini tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab lebih rendahnya kepuasan terhadap wakil presiden. Penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut memerlukan data lebih lanjut.
Perbedaan Penilaian Berdasarkan Wilayah dan Pendidikan
Hasil survei PPI juga memperlihatkan variasi kepuasan berdasarkan karakteristik responden.
Dari sisi wilayah, Kalimantan dan Sulawesi mencatat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 81,3 persen. Selanjutnya, Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Timur mencapai 70,9 persen.
Di Sumatra, tingkat kepuasan tercatat sebesar 63,1 persen. Adapun Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mencapai 65,5 persen, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta mencatat 57,6 persen.
Jika dikelompokkan berdasarkan pulau, kepuasan di luar Jawa mencapai 70,1 persen, sementara di Pulau Jawa sebesar 61,4 persen.
Dari sisi pendidikan, tingkat kepuasan tertinggi tercatat pada responden yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah, yakni 79,3 persen. Angkanya mencapai 74,9 persen pada lulusan SD, 64,3 persen pada lulusan SMP, 62,4 persen pada lulusan SMA/SMK, dan 43,2 persen pada lulusan perguruan tinggi.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian publik tidak seragam di setiap kelompok. Kendati demikian, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan atau lokasi tempat tinggal secara langsung menyebabkan perbedaan kepuasan.
Bagaimana Metodologi Survei PPI?
Survei nasional PPI dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi.
Responden merupakan penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan metode multistage random sampling.
PPI menyebut survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 poin persentase.
Angka margin of error merupakan ukuran ketidakpastian statistik dalam desain survei. Angka tersebut bukan jaminan bahwa setiap hasil survei pasti mencerminkan seluruh pendapat masyarakat secara tepat.
Hasil Survei Perlu Dibaca Bersama Kondisi Ekonomi
Sebagai pembanding, Reuters pada 16 Oktober 2026 memberitakan hasil survei berbeda yang mencatat tingkat persetujuan terhadap kinerja Prabowo sebesar 44,5 persen. Laporan tersebut menyoroti persoalan kondisi ekonomi dan ketidakpuasan terhadap sejumlah program unggulan pemerintah.
Angka itu tidak dapat dibandingkan langsung dengan hasil PPI seolah-olah keduanya mengukur hal yang identik. Perbedaan lembaga survei, waktu pengumpulan data, pertanyaan, serta metode pengukuran perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan mengenai perubahan dukungan publik.
Meski demikian, laporan tersebut menunjukkan pentingnya membaca hasil survei kepuasan bersama perkembangan kondisi ekonomi dan evaluasi kebijakan pemerintah.
Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, tingkat kepuasan di atas 65 persen dalam survei PPI merupakan gambaran positif mengenai persepsi responden. Namun, keluhan terkait kesulitan ekonomi, harga kebutuhan pokok, dan ketepatan bantuan sosial tetap menjadi catatan yang perlu diperhatikan.
Pada akhirnya, angka kepuasan merupakan salah satu indikator untuk memahami persepsi publik. Keberhasilan pemerintahan juga perlu dinilai melalui pelaksanaan kebijakan, kualitas layanan publik, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sumber: Parameter Politik Indonesia (PPI), ANTARA, detikNews, dan Reuters.