JAKARTA, PARAGRAFNEWS.CO — Persoalan pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh memasuki babak baru pada September 2026.
Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kewajiban Whoosh tidak dibebankan kepada APBN, pemerintah kemudian menyiapkan peralihan pengelolaan kewajiban tersebut dari Danantara kepada Kementerian Keuangan.
Perubahan ini menjadi sorotan karena terjadi hampir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya diganti Suahasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, sementara peralihan pengelolaan kewajiban Whoosh dijadwalkan mulai 15 September 2026.
Lantas, apakah ini berarti utang Whoosh akhirnya menjadi utang negara dan dibayar langsung melalui APBN?
Jawabannya tidak sesederhana itu.
Awalnya Purbaya Tegas: Bukan APBN
Pada Oktober 2025, Purbaya menyatakan pembayaran kewajiban Whoosh tidak dibebankan kepada APBN.
Saat itu, persoalan pembiayaan proyek masih ditempatkan dalam kerangka pengelolaan oleh Danantara dan entitas BUMN terkait.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena publik sejak awal mempertanyakan siapa yang pada akhirnya harus menanggung kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat tersebut.
Dalam konteks ini, istilah “utang Whoosh” perlu dibedakan dari “utang pemerintah pusat”. Whoosh dijalankan melalui struktur korporasi dan pembiayaan proyek, sehingga pihak yang memiliki kewajiban pembayaran tidak otomatis sama dengan pemerintah pusat sebagai pengguna APBN.
Mengapa Angkanya Sangat Besar?
Nilai investasi proyek Whoosh sejak awal mengalami peningkatan dibandingkan perkiraan awal.
Sejumlah laporan menyebut nilai proyek meningkat akibat pembengkakan biaya atau cost overrun. Angka yang beredar mencapai sekitar US$7,2 miliar, jauh di atas estimasi awal sekitar US$5,5 miliar.
Namun angka nilai proyek tidak boleh langsung disamakan dengan jumlah utang yang masih harus dibayar.
Biaya proyek, nilai pembiayaan, outstanding debt, bunga dan kewajiban hasil restrukturisasi merupakan angka yang berbeda.
Inilah bagian yang sering tercampur dalam perdebatan publik mengenai Whoosh.
Juni 2026: Pembicaraan Restrukturisasi Berjalan
Pada 24 Juni 2026, pembahasan mengenai restrukturisasi pembiayaan Whoosh kembali menjadi perhatian.
Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan pembicaraan restrukturisasi berjalan dengan baik. Ia juga menjelaskan bahwa pembiayaan proyek tersebut berkaitan dengan pinjaman dari lembaga pembangunan China kepada proyek Whoosh.
Restrukturisasi kemudian menjadi jalan untuk mengubah profil pembayaran agar kewajiban proyek dapat ditangani dalam jangka yang lebih panjang.
Agustus 2026: Pengelolaan Mulai Disiapkan untuk Kemenkeu
Memasuki akhir Agustus 2026, Purbaya mengungkap rencana perubahan pengelolaan kewajiban Whoosh.
Kementerian Keuangan disebut akan menerima pengelolaan kewajiban tersebut dari Danantara mulai 15 September 2026.
Mekanisme yang dibahas antara lain menggunakan instrumen yang berada di bawah Kementerian Keuangan, termasuk kemungkinan melalui Special Mission Vehicle atau badan layanan tertentu.
Dengan demikian, yang berubah pertama-tama adalah siapa yang mengelola kewajiban dan bagaimana pembayaran tersebut ditata, bukan otomatis perubahan seluruh utang proyek menjadi belanja APBN.
8 September: Cicilan Sekitar Rp1 Triliun Setahun
Beberapa hari sebelum pergantian Menteri Keuangan, Purbaya membuka angka pembayaran yang telah direstrukturisasi.
Pada 8 September 2026, ia mengatakan utang Whoosh memiliki tenor hingga sekitar 80 tahun, dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun. Ia juga menjelaskan bahwa nilai cicilan dapat berbeda dari tahun ke tahun.
Angka Rp1 triliun per tahun langsung memunculkan pertanyaan besar.
Jika dikalikan secara sederhana dengan 80 tahun, hasilnya memang Rp80 triliun. Tetapi angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan total utang Whoosh karena cicilan tidak selalu sama dan struktur pembayaran dapat mencakup pokok, bunga serta ketentuan restrukturisasi.
Jadi, angka Rp1 triliun per tahun harus dibaca sebagai gambaran kewajiban pembayaran tahunan yang disampaikan Purbaya, bukan sebagai pernyataan bahwa total utang hanya Rp80 triliun.
14 September: Purbaya Dicopot
Sehari sebelum jadwal peralihan pengelolaan kewajiban Whoosh, Presiden Prabowo mengganti Purbaya.
Pada 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru melalui Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026.
Pergantian tersebut kemudian memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai hubungan antara Whoosh dan pencopotan Purbaya.
Tetapi sampai 15 September 2026, tidak ada keterangan resmi yang menyatakan Purbaya dicopot karena persoalan Whoosh.
Purbaya sendiri membantah adanya gesekan kepentingan. Setelah serah terima jabatan pada 15 September, ia mengatakan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Karena itu, hubungan sebab-akibat antara kebijakan Whoosh dan pencopotan Purbaya belum dapat ditulis sebagai fakta.
15 September: Bola Berpindah ke Kemenkeu
Tanggal 15 September menjadi titik penting.
Pada tanggal tersebut, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara.
Pada saat yang sama, pengelolaan kewajiban Whoosh memasuki fase peralihan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya.
Artinya, pertanyaan publik kini bergeser.
Bukan lagi sekadar “siapa yang punya utang?”, tetapi juga “siapa yang mengelola pembayaran, dari sumber apa, dan bagaimana risiko akhirnya dicatat dalam keuangan negara?”
Apakah Ini Berarti APBN Membayar Utang Whoosh?
Ini bagian paling penting.
Peralihan pengelolaan kepada Kementerian Keuangan tidak otomatis berarti pemerintah menggunakan APBN untuk membayar seluruh utang Whoosh.
Kementerian Keuangan dapat mengelola kewajiban melalui skema dan entitas tertentu sesuai struktur hukum serta restrukturisasi yang telah disepakati.
Karena itu, istilah “utang Whoosh menjadi utang APBN” harus digunakan dengan sangat hati-hati sampai pemerintah menjelaskan secara resmi struktur kewajiban, sumber pembayaran dan mekanisme pencatatannya.
Jika nantinya terdapat pembayaran yang bersumber langsung dari APBN, maka hal tersebut tentu memiliki konsekuensi berbeda dan harus dibaca berdasarkan dokumen anggaran serta mekanisme hukum yang berlaku.
Risiko Tetap Berada di Mana?
Meski mekanisme pembayarannya panjang, risiko ekonomi dari proyek tersebut tetap menjadi perhatian.
Jika pendapatan proyek tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka harus ada mekanisme lain untuk menutup kekurangan tersebut sesuai struktur penjaminan, restrukturisasi dan keputusan pemerintah.
Di sinilah publik membutuhkan transparansi.
Bukan sekadar mengetahui bahwa cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, tetapi juga mengetahui:
- siapa debitur sebenarnya;
- siapa krediturnya;
- berapa outstanding pokok setelah restrukturisasi;
- berapa bunga dan biaya lainnya;
- siapa yang menjadi penanggung risiko;
- dari mana cicilan dibayarkan;
- apakah terdapat dukungan atau penjaminan pemerintah;
- dan apakah ada konsekuensi langsung terhadap APBN.
Tanpa jawaban atas pertanyaan tersebut, menyebut Whoosh sebagai “utang rakyat” atau sebaliknya menyatakan “tidak membebani negara sama sekali” sama-sama terlalu menyederhanakan persoalan.
Purbaya Pergi, Masalah Whoosh Tetap Ada
Pergantian Menteri Keuangan mengakhiri masa jabatan Purbaya, tetapi tidak otomatis mengakhiri persoalan pembiayaan Whoosh.
Suahasil Nazara kini menerima tanggung jawab untuk menjaga pengelolaan APBN sekaligus menghadapi persoalan-persoalan fiskal yang sudah ada.
Dalam serah terima jabatan, Suahasil menyatakan akan melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan dengan memperkuat kolaborasi dan menjaga pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, persoalan Whoosh masih akan menjadi ujian penting.
Sebab di balik kereta cepat yang memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung, terdapat persoalan pembiayaan jangka panjang yang harus dikelola selama puluhan tahun.
Dan kini pertanyaan besarnya bukan sekadar siapa yang membangun Whoosh.
Melainkan siapa yang pada akhirnya menanggung risikonya.
Catatan Redaksi
Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh kewajiban Whoosh telah berubah menjadi utang langsung pemerintah pusat atau bahwa pembayaran pasti berasal dari APBN. Peralihan pengelolaan kepada Kementerian Keuangan harus dibedakan dari perubahan status hukum utang dan sumber pembayarannya. Redaksi akan memperbarui artikel apabila pemerintah menerbitkan penjelasan resmi mengenai mekanisme, sumber dana dan pencatatan kewajiban Whoosh.
