BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan agar pengelolaan anggaran penanganan stunting di Kota Bontang lebih difokuskan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan. Menurutnya, penyebaran anggaran ke sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini justru kurang efisien dan berpotensi memperlambat evaluasi program.
“Jika hanya Dinkes dan kecamatan yang menangani, program akan lebih jelas dan terarah. Terlalu banyak OPD yang terlibat malah membuat koordinasi jadi sulit,” ungkap Heri saat diwawancarai pada Selasa (5/11/2024).
Heri menjelaskan, ketika anggaran stunting tersebar di banyak OPD, masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda, yang berisiko menghambat kelancaran program. Dengan memusatkan tanggung jawab pada dua pihak saja, proses pelaksanaan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
“Kalau anggaran hanya fokus pada Dinkes dan kecamatan, kita bisa memantau programnya lebih jelas. Namun, kalau tersebar di banyak OPD, prioritasnya akan berbeda-beda, dan itu bisa jadi kendala besar,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dan fokus kerja di setiap OPD. Penanganan stunting, menurut Heri, membutuhkan sinergi yang solid, sehingga pelibatan terlalu banyak pihak malah dapat mengurangi efektivitas.
“Koordinasi akan lebih mudah jika hanya dua OPD yang bertanggung jawab. Terlalu banyak yang terlibat akan membuat program kehilangan arah dan mempersulit evaluasi,” jelasnya lebih lanjut.
Saat ini, dana untuk penanganan stunting di Kota Bontang mencapai Rp 3 miliar. Dana tersebut tersebar di beberapa OPD, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan program stunting di Kota Bontang berjalan maksimal dengan koordinasi yang lebih sederhana dan fokus. (ADV)