KUALA LUMPUR, PARAGRAFNEWS.CO – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lintas batas. Menariknya, politikus oposisi tersebut menggunakan bahasa Jawa untuk menyampaikan desakannya dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia.
Dalam pidato yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026), Kalam juga melontarkan sindiran mengenai anggapan bahwa hutan Indonesia selama ini memasok oksigen bagi Malaysia. Ia mempertanyakan apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak mampu menghasilkan oksigen sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Kalam saat membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Belanja 2027 di parlemen Malaysia. Momen tersebut kemudian menjadi sorotan media karena ia secara khusus menyampaikan pesannya kepada Prabowo menggunakan bahasa Jawa.
Dilansir dari kantor berita nasional Malaysia, Bernama, Kalam mendesak pemerintah Indonesia mengambil tindakan segera untuk memadamkan kebakaran dan mencegah persoalan kabut asap berulang setiap tahun.
“Pak Prabowo, tolong segera ambil tindakan, padamkan api, hentikan kebakaran, dan pastikan masalah ini tidak berulang setiap tahun. Kita ingin langit cerah, udara bersih, dan masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dengan aman,” demikian isi pesan Kalam yang diterjemahkan dari pernyataannya.
Sindir Pohon Plastik, Minta Kabut Asap Tak Jadi Bahan Guyonan
Kalam tidak hanya meminta penanganan kebakaran, tetapi juga menyoroti pernyataan yang mengaitkan hutan Indonesia dengan pasokan oksigen bagi negara tetangga.
“Jangan jadikan persoalan ini sebagai bahan lelucon, seolah-olah hutan Indonesia selama ini memberikan oksigen kepada Malaysia. Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen?” ujarnya, sebagaimana diberitakan Bernama pada 21 Oktober 2026.
Sindiran tersebut disampaikan dalam konteks keresahan atas kabut asap yang berulang dan dampaknya terhadap masyarakat di kedua negara.
Menurut Kalam, pencemaran udara akibat asap dapat memicu gangguan pernapasan, batuk, hingga memperburuk kondisi penderita asma. Dampaknya juga dapat meluas ke sektor pendidikan, pariwisata, perkebunan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia turut menyoroti nasib pekerja asal Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia. Ketika aktivitas pekerjaan terganggu akibat kabut asap, para pekerja berisiko kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga mereka di Indonesia.
Dorong ASEAN Bertindak, Bukan Sekadar Diplomasi
Selain menyampaikan pesan kepada Prabowo, Kalam meminta pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk mendorong tindakan regional yang lebih tegas.
Ia mengusulkan agar Malaysia mendesak Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, memimpin upaya bersama menghadapi persoalan kabut asap lintas batas.
Mengutip laporan Bernama dan Malaysiakini, sejumlah usulan Kalam mencakup penguatan penegakan hukum bersama, sistem peringatan dini ASEAN berbasis pemantauan satelit dan data titik panas secara waktu nyata, serta pembentukan tim tanggap darurat regional untuk menangani kebakaran sebelum asap menyebar ke negara lain.
Ia juga mendorong penguatan pelaksanaan Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.
Selain itu, Kalam mengusulkan pembentukan dana regional untuk mendukung pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, dan bantuan bagi masyarakat terdampak.
Usulan tersebut menempatkan persoalan karhutla bukan hanya sebagai masalah domestik Indonesia, melainkan juga tantangan lingkungan yang membutuhkan koordinasi antarnegara.
Malaysia dan Indonesia Bahas Kerja Sama Penanganan Karhutla
Di tengah desakan tersebut, pemerintah Malaysia dan Indonesia juga tengah menjajaki penguatan kerja sama di bidang lingkungan hidup.
Mengutip laporan Malaysiakini, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Syed Ibrahim Syed Noh, menyampaikan bahwa kedua negara sedang menelaah kemungkinan kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Pembahasan itu mencakup pertukaran data titik panas, pengelolaan kawasan berisiko tinggi, serta koordinasi upaya pemadaman dini.
Malaysia juga mengusulkan pembentukan dana kabut asap berkelanjutan ASEAN dan penguatan kerja sama melalui diplomasi sains.
Dalam laporan yang sama, Syed Ibrahim menyebut Indonesia telah menyetujui tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran di Kalimantan dan Sumatra. Namun, pengaturan teknis pengerahan bantuan masih dalam tahap koordinasi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kabut asap turut dibahas melalui jalur kerja sama bilateral, meskipun desakan politik untuk memperkuat penanganannya masih terus disuarakan.
Anggota Parlemen Lain Pertanyakan Langkah Hukum Malaysia
Persoalan akuntabilitas juga disoroti anggota parlemen Malaysia lainnya, Mohamad Shafizan Kepli dari daerah pemilihan Batang Lupar.
Menurut laporan Bernama, Shafizan meminta pemerintah Malaysia konsisten memberikan tekanan diplomatik dan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terkait dengan kebakaran penyebab kabut asap lintas batas.
Ia mencontohkan Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang dicurigai terlibat dalam aktivitas pembakaran.
Shafizan kemudian mempertanyakan apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa dan apakah pemerintahnya akan mengambil langkah hukum seperti yang dilakukan Singapura.
Ia menegaskan bahwa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia tidak seharusnya dikorbankan akibat persoalan kabut asap.
Pernyataan Kalam dan Shafizan merupakan pandangan serta desakan anggota parlemen dalam pembahasan anggaran, bukan dengan sendirinya keputusan resmi pemerintah Malaysia.
Bagi Indonesia dan negara-negara tetangga, persoalan karhutla membutuhkan penanganan yang tidak berhenti pada pemadaman saat kebakaran terjadi. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum, dan pemulihan lahan gambut menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kabut asap berulang.
Pesan Kalam kepada Prabowo melalui bahasa Jawa pun membawa tuntutan yang lebih luas: bagaimana Indonesia dan negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menimbulkan dampak lintas batas setiap tahun.
Sumber: Bernama, Malaysiakini, dan The Star, laporan 21 Oktober 2026.