JAKARTA — Darah kembali tertumpah di Papua Pegunungan. Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak di Kampung Muliama pada Rabu (9/9/2026). Tragedi tersebut memicu keprihatinan sekaligus desakan agar pemerintah mengambil langkah lebih serius menghadapi kekerasan bersenjata di Papua.
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras aksi kekerasan tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan meminta aparat TNI-Polri bergerak cepat untuk mengusut penembakan hingga tuntas.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Tiga Pegawai Tewas Saat Menjalankan Tugas
Oleh Soleh menilai tewasnya tiga pegawai pemerintah tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan menjadi bagian dari siklus kekerasan yang terus berulang.
baca disini: Penembakan Rombongan Dinas Pertanian Jayawijaya, 3 Pegawai Tewas
Menurutnya, pegawai pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat seharusnya mendapatkan jaminan keamanan. Negara juga dinilai tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah.
Ia meminta tragedi penembakan di Jayawijaya menjadi momentum untuk memperkuat langkah pemerintah dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” kata politikus Fraksi PKB tersebut.
DPR Desak Pemerintah Punya Roadmap Berantas KKB
Oleh Soleh menilai penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau hanya setelah sebuah kasus terjadi.
Pemerintah bersama TNI dan Polri, menurut dia, perlu menyusun strategi komprehensif dengan target, tahapan, indikator keberhasilan, serta evaluasi yang jelas.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.
Menurutnya, roadmap tersebut diperlukan agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan strategi yang jelas, pemerintah diharapkan tidak hanya bergerak ketika terjadi penembakan atau pembunuhan, tetapi mampu melakukan langkah pencegahan dan penanganan secara berkesinambungan.
Keamanan Papua Tak Cukup dengan Pendekatan Reaktif
Oleh Soleh juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan keamanan, pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan masyarakat sipil.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat pola kekerasan terus berulang.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan kondisi yang lebih aman sehingga masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan dengan aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.
Pelaku, Jaringan, dan Motif Diminta Diungkap
Selain mendorong pemerintah menyusun roadmap penanganan KKB, Oleh Soleh meminta aparat melakukan investigasi secara profesional terhadap penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya.
Ia meminta penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan serta motif di balik aksi tersebut.
Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Tragedi penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian di Kampung Muliama kini kembali menjadi sorotan terhadap persoalan keamanan di Papua Pegunungan. Bagi DPR, jatuhnya korban jiwa harus menjadi momentum evaluasi agar negara tidak terus berada dalam posisi reaktif setiap kali kekerasan terjadi.
kaje/red
