NEW YORK — Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan para pemimpin dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini.
Sidang Umum PBB ke-81 berlangsung di tengah situasi global yang kompleks, mulai dari konflik bersenjata, tekanan ekonomi, perubahan iklim hingga perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. PBB menjadwalkan rangkaian High-level Week pada 22–29 September 2026, dengan debat umum berlangsung mulai 22 September.
AI Tidak Lagi Sekadar Isu Teknologi
Perkembangan AI membuat pembahasannya bergeser dari persoalan industri teknologi menjadi bagian dari agenda internasional.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya memasukkan AI sebagai salah satu dari tiga ancaman besar yang membutuhkan perhatian dunia, bersama krisis iklim dan meningkatnya ketimpangan.
Dalam pernyataannya menjelang pekan tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Guterres menyerukan kerja sama internasional untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Bagi PBB, persoalannya bukan hanya bagaimana AI dikembangkan, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut digunakan dan diawasi.
PBB Mulai Membangun Tata Kelola AI Global
Upaya membangun aturan internasional mengenai AI sebenarnya sudah berjalan sebelum pertemuan para pemimpin dunia tahun ini.
Majelis Umum PBB pada 2025 membentuk Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence, sebuah badan ilmiah internasional yang bertugas membantu menyediakan penilaian berbasis bukti mengenai perkembangan dan dampak AI.
PBB juga telah menjalankan Global Dialogue on AI Governance. Sesi pertama berlangsung di Jenewa pada Juli 2026, sementara rangkaian lanjutan dijadwalkan berlangsung di New York pada 2027.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai AI mulai diarahkan ke tingkat pemerintahan dan kerja sama antarnegara.
Risiko AI Menjadi Perhatian
Perkembangan teknologi AI membawa manfaat di berbagai bidang, tetapi juga memunculkan sejumlah risiko.
PBB menyoroti persoalan seperti kesenjangan akses teknologi, bias, pengawasan, penyalahgunaan serta dampaknya terhadap keamanan manusia. Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menempatkan tata kelola digital dan AI sebagai salah satu prioritas dalam masa kepemimpinannya.
Risiko tersebut semakin diperhatikan karena kemampuan AI berkembang di tengah persaingan teknologi antara negara-negara besar.
Amerika Serikat dan China, misalnya, sama-sama mengembangkan teknologi AI dengan cepat. Kedua negara bahkan mulai membicarakan mekanisme komunikasi apabila terjadi insiden AI yang memiliki implikasi terhadap keamanan.
Negara Berkembang Menghadapi Tantangan Berbeda
Tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan maupun mengatur AI.
PBB mencatat masih terdapat kesenjangan besar dalam kapasitas AI antarnegara. Laporan Sekretaris Jenderal yang disampaikan kepada Majelis Umum merekomendasikan langkah untuk membangun Global Fund for AI Capacity-Building, terutama untuk membantu negara-negara berkembang memperkuat kapasitas di bidang AI.
Persoalan ini membuat tata kelola AI tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi.
Ada pula pertanyaan mengenai siapa yang memiliki akses terhadap teknologi, siapa yang mendapatkan manfaat ekonomi, dan bagaimana negara-negara yang belum memiliki infrastruktur AI dapat ikut menentukan aturan global.
AI Berjalan Bersamaan dengan Krisis Dunia
Pembahasan AI berlangsung ketika dunia masih menghadapi berbagai konflik.
Associated Press melaporkan para pemimpin dunia berkumpul di PBB dalam situasi yang ditandai perang dan ketegangan di sejumlah kawasan, persoalan iklim, tekanan ekonomi serta kekhawatiran terhadap perkembangan AI yang belum memiliki sistem pengendalian internasional yang seragam.
Kondisi tersebut membuat agenda PBB tahun ini memiliki dua dimensi.
Di satu sisi, negara-negara masih berusaha menangani konflik dan persoalan kemanusiaan. Di sisi lain, mereka harus mulai menentukan bagaimana teknologi yang berkembang cepat seperti AI dapat digunakan tanpa memperbesar risiko baru.
Mengapa Pembahasan AI di PBB Penting?
PBB memiliki posisi berbeda dibanding forum teknologi atau pertemuan perusahaan.
Majelis Umum PBB merupakan forum yang mencakup 193 negara anggota dan memberikan ruang bagi seluruh anggota untuk menyampaikan posisi dalam pembahasan internasional.
Karena itu, pembicaraan mengenai AI di PBB berpotensi melibatkan negara maju maupun berkembang.
Namun, pembentukan aturan global tidak berlangsung secara instan. Kepentingan ekonomi, keamanan nasional, kemampuan teknologi dan perbedaan kebijakan antarnegara menjadi bagian dari proses yang harus dinegosiasikan.
Dunia Memasuki Babak Baru Tata Kelola AI
Perkembangan AI membuat dunia menghadapi pertanyaan baru mengenai batas penggunaan teknologi, keamanan, akses dan tanggung jawab.
PBB kini menjadi salah satu forum yang digunakan negara-negara untuk membicarakan persoalan tersebut.
Di tengah perang, perubahan iklim dan tekanan ekonomi global, isu AI menunjukkan bahwa tantangan internasional tidak hanya datang dari konflik antarnegara. Teknologi yang berkembang di ruang digital juga mulai membutuhkan aturan dan kerja sama lintas batas.
Sumber: United Nations, Associated Press.
