Ketegangan internal di Israel kembali menjadi sorotan setelah aksi demonstrasi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks atau Haredi di Yerusalem berubah menjadi konfrontasi dengan aparat keamanan.
Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah demonstran mengejar tentara dan polisi perbatasan Israel sambil melemparkan benda serta melontarkan berbagai hinaan. Salah satu teriakan yang terdengar dalam rekaman adalah sebutan “Nazi” yang diarahkan kepada aparat.
baca juga: Adidas Tuai Kecaman Dunia Usai Pakai Mantan Tentara Israel Jadi Model Iklan, Seruan Boikot Menggema
Rekaman tersebut turut disebarkan sejumlah akun media sosial, termasuk akun Instagram geopoliticadunia, sehingga memicu perhatian luas warganet.
Demonstran Protes Penahanan 63 Warga Haredi
Aksi tersebut berkaitan dengan gelombang protes terhadap penegakan wajib militer bagi pria Haredi.
Menurut laporan The Jerusalem Post dan The Times of Israel, ratusan demonstran mengikuti pawai dari Beit Shemesh menuju Yerusalem pada akhir Juli 2026. Mereka memprotes penahanan 63 pria Haredi yang diduga terlibat dalam kerusuhan di sekitar kediaman Wakil Ketua Mahkamah Agung Israel, Noam Sohlberg.
Dalam perjalanan menuju lokasi aksi, situasi memanas ketika sejumlah tentara dan polisi perbatasan berhadapan dengan massa.
Rekaman yang dipublikasikan media Israel menunjukkan sejumlah aparat dikejar oleh demonstran. Benda-benda juga terlihat dilemparkan ke arah petugas, sementara sebagian massa meneriakkan kata “Nazi” dan meminta aparat meninggalkan kawasan tersebut.
Tiga tentara yang dilaporkan merupakan anggota batalion Haredi Netzah Yehuda juga disebut menjadi sasaran massa.
Konflik Wajib Militer Jadi Pemicu Utama
Persoalan wajib militer telah lama menjadi salah satu isu paling sensitif dalam politik Israel.
Sebagian kelompok Haredi menolak kewajiban mengikuti dinas militer karena menganggap kehidupan mereka seharusnya dipusatkan pada pembelajaran Taurat di yeshiva.
Namun, kebijakan pemerintah dan keputusan pengadilan dalam beberapa tahun terakhir semakin mempersempit ruang pengecualian tersebut.
Pada awal September 2026, Mahkamah Agung Israel bahkan membatalkan aturan yang memberikan perlindungan terhadap siswa yeshiva Haredi yang menghindari wajib militer. Sembilan hakim secara bulat membatalkan aturan tersebut, sementara delapan hakim menyatakan aturan itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan.
Keputusan tersebut membuat aparat memiliki ruang lebih besar untuk menindak warga yang dianggap menghindari panggilan wajib militer.
Bukan Sekadar Demonstrasi, Konflik Mulai Menyasar Aparat
Ketegangan antara kelompok Haredi dan aparat bukan fenomena baru.
Sepanjang 2026, sejumlah demonstrasi terkait wajib militer berlangsung di berbagai wilayah Israel. Massa dilaporkan beberapa kali memblokir jalan, mengganggu operasi penangkapan, hingga terlibat bentrokan dengan polisi.
Pada awal September, misalnya, enam orang yang diduga menghindari wajib militer ditangkap di Bandara Ben Gurion ketika hendak meninggalkan Israel. Enam orang tersebut kemudian dilaporkan sebagai warga Haredi.
Peristiwa tersebut kembali memicu aksi protes. Puluhan pria Haredi bahkan dilaporkan mendatangi kediaman seorang pejabat kepolisian di Yerusalem untuk memprotes penahanan para penghindar wajib militer.
Avigdor Liberman Kecam Aksi Massa
Aksi terhadap aparat tersebut juga mendapat kecaman dari politisi Israel.
Pemimpin partai oposisi Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, mengecam tindakan massa yang mengejar dan menyerang aparat serta menyebut tentara sebagai “Nazi”.
Liberman mempertanyakan sikap pemerintah Israel terhadap kelompok yang menolak wajib militer sekaligus menyerang tentara di jalanan.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai wajib militer bukan hanya persoalan hukum, tetapi telah berkembang menjadi konflik sosial dan politik yang semakin tajam di dalam masyarakat Israel.
Bagi pemerintah dan kelompok yang mendukung wajib militer, seluruh warga harus memiliki kewajiban yang sama dalam mempertahankan negara. Namun bagi kelompok Haredi garis keras, kewajiban tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kehidupan keagamaan mereka.
Ketegangan antara kedua pandangan tersebut diperkirakan masih akan menjadi salah satu isu paling panas dalam politik dan kehidupan sosial Israel.
kaje/red
