Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina berharap dengan adanya kunjungan Komisi V DPR RI ke Bontang beberapa waktu lalu, peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana bisa segera terealisasi.
Salah satunya terkait masalah infrastruktur penaggulangan banjir di Jalan Protokol Bontang Kuala, yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan belum tersentuh perbaikan.
Menurut Amir, persoalan banjir rob di Bontang Kuala (BK) sudah terlalu lama dan berlarut-larut, sehingga dibutuhkan peningkatan infrastruktur jalan di Bontang untuk meminimalisir banjir di kampung wisata unggulan Kota Bontang ini.
“Kami selalu mengusulkan itu agar jadi prioritas apalagi BK sebagai ikon utama wisata Kota Bontang,” ujarnya, Kamis (10/8/2023).
Menurut Atos sapaan akrabnya, dorongan ini perlu untuk terus disuarakan agar bisa diakomodir oleh pusat, karena biayanya yang cukup besar.
“Kalau mau pakai anggaran daerah tidak cukup. Biayanya cukup besar. Dulu Kita pernah usulkan lewat Bankeu dan pusat, sudah pernah dievaluasi dan memang estimasi anggarannya mencapai kuran lebih hampir Rp 40 miliar. Kami sempat giring anggaran itu di pusat tapi lepas, karena lobi-lobinya,” timpalnya.
Baca juga: Pekerjaan Tak Sesuai, PT CBN Putus Sepihak Kontrak PT STU, Dewan: Selesaikan Dengan Kepala Dingin
Politisi Partai Gerindra ini pun meminta kepada pemerintah melalui dinas terkait agar kembali membuat perencanaan ulang, sehingga penanganan banjir di Bontang Kuala dapat teratasi dengan tepat.
“Kalau jalannya cuman di cor ditinggikan itu tidak maksimal, maka itu harus buat perencanaan yang tepat dan matang. Kalau tidak bisa tahun ini, paling lambat tahun depan semoga terealisasi lah,” tandasnya.
Sekedar informasi, Pemkot Bontang mengajukan 8 usulan mega proyek pembenahan infrastruktur ke Pemerintah Pusat melalui Komisi V DPR RI. Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang Basri Rase saat perjamuan kunjungan rombongan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR pada Senin (7/8/2023) malam.
Usulan prioritas ialah pembangunan Kampung Selambai, perbaikan jalan, revitalisasi Waduk Kanaan untuk penanganan banjir, pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut Indah, pemangkasan Jalan S Parman depan RSUD, peningkat jalan Bontang Kuala, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) ASN, dan pengembangan Pantai Harapan Kelurahan Tanjung Laut Indah.
Sedangkan, untuk penanganan banjir Bontang Kuala memiliki tiga opsi. Pertama, dengan membangun jalan baru menggunakan tiang peyangga seperti jembatan. Untuk membiayai proyek ini ditaksir Rp 60 miliar. Alternatif kedua dengan menggunakan sheet pile jalan raya sepanjang 800 meter tersebut. Untuk metode ini paling tidak membutuhkan anggaran senilai Rp 60 miliar.
Dan alternatif ketiga ialah melakukan pembetonan pagar keliling atau tanggul. Kalau menggunakan metode ini paling tidak hanya membutuhkan anggaran senilai Rp 40 miliar.
“Harapan kami semoga dengan kedatangan rombongan Komisi V DPR RI bisa memberikan dampak yang baik bagi kemajuan Kota Bontang,” ujar Basri.
(adv/kaje/red)
