Upaya pengoptimalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal kembali disuarakan legislatif.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mengatakan, setiap OPD di Lingkup Pemkot Bontang sangat berpotensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga perlu diakomodir mulai dari sekarang.
“Mulai dari sektor pariwisata, pembangunan berkelanjutan, tata ruang, hingga pendidikan dan sektor lain juga bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya pajak yang kecil-kecil saja,” ujarnya saat menyampaikan intrupsi di Kantor DPRD Bontang, Senin (7/8/2023).
BW sapaan akrabnya ini pun meminta Pemkot Bontang segera melakukan koordinasi bersama bawahannya, untuk mengembangkan inovasi di masing-masing OPD.
“Setiap OPD nantinya bisa memaksimalkan potensinya untuk menghasilkan retribusi daerah sebagai bentuk kemandirian fiskal ini. Dan jadi tanggung jawab bersama,” Beber Politikus Partai Nasdem ini.
Diketahui, Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota Bontang, kini telah masuk dalam proses pandangan fraksi-fraksi DPRD Bontang.
Dua raperda inisiatif ini yaitu, Raperda Pajak daerah dan retribusi daerah, dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi Tahun 2016-2036.
Diharapkan Raperda ini, terkhusus untuk Raperda pajak daerah dan retribusi daerah bisa memaksimalkan PAD.
Karena, Raperda ini dibentuk sebagai upaya penyederhanaan regulasi keuangan daerah yang dinilai bisa memberikan manfaat dalam peningkatan PAD.
(adv/red)
