BONTANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mengadakan rapat intensif bersama Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pembentukan kelurahan baru. Pertemuan ini diadakan di Sekretariat DPRD Bontang pada Selasa (23/7/2024), dengan tujuan untuk menyelesaikan pembahasan sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Ketua Pansus Raperda, Astuti, mengungkapkan bahwa meskipun tim telah bekerja keras, waktu tiga bulan yang disediakan ternyata tidak memadai untuk menyelesaikan tugas ini. “Waktu yang ada kurang mencukupi, sehingga kami berharap pansus yang akan datang dapat menyelesaikan pembahasan ini tepat waktu,” ujarnya.
Maming, anggota Komisi I DPRD Bontang, juga memberikan apresiasi terhadap usaha tim meskipun keterbatasan waktu. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan pembahasan Raperda tepat waktu namun mendukung kelanjutan proses. “Meski tiga bulan diharapkan cukup, kenyataannya belum. Kami berharap pansus berikutnya dapat langsung membawa hasil ke tahap paripurna,” kata Maming.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, Suryanto, menjelaskan bahwa upaya komunikasi dengan Kementerian Pertahanan RI mengenai surat rekomendasi terhambat oleh jadwal padat kementerian. “Kami telah berusaha berkomunikasi, tetapi karena jadwal mereka yang padat, surat rekomendasi belum bisa diproses,” jelas Suryanto.
Pembentukan kelurahan baru ini mengalami penundaan sebelumnya akibat beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, seperti luas lahan yang tidak memadai, jumlah penduduk yang belum mencukupi, dan ketidaklengkapan surat rekomendasi.
Pembahasan ini menjadi krusial mengingat adanya dua perusahaan besar, Badak LNG dan Pupuk Kaltim, yang beroperasi di wilayah Bontang. Dengan adanya pemekaran kelurahan, diharapkan kualitas layanan dari kedua perusahaan ini dapat meningkat untuk masyarakat sekitar. (ADV)
