JAKARTA, PARAGRAFNEWS.CO – Polemik mengenai penggunaan pesawat tempur Super Tucano dalam operasi terhadap kelompok bersenjata di Papua kembali menjadi perhatian. Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyampaikan protes atas dugaan penggunaan pesawat tersebut, termasuk drone, dalam operasi di wilayah Nduga, Papua Pegunungan.
Protes tersebut muncul setelah pihak OPM menyatakan keberatan terhadap penggunaan kekuatan udara dalam operasi yang mereka klaim berlangsung di wilayah mereka. OPM meminta TNI menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone dengan alasan pertempuran menjadi tidak seimbang.
baca juga: Kontak Senjata di Done Balogo Intan Jaya, 4 Anggota OPM Dilaporkan Tewas
Namun, hingga Minggu, 27 September 2026, belum ada konfirmasi spesifik dari Panglima TNI mengenai apakah Super Tucano digunakan dalam serangan yang dipersoalkan OPM.
OPM Protes Dugaan Penggunaan Super Tucano
Polemik bermula dari pernyataan pihak OPM yang menyebut adanya penggunaan pesawat Super Tucano dalam operasi militer di wilayah Nduga.
Dalam pernyataan yang beredar, OPM mempersoalkan penggunaan alutsista udara dalam operasi menghadapi kelompok bersenjata. Mereka juga menyebut penggunaan pesawat tempur dan drone dapat membuat pertempuran semakin tidak seimbang.
Pihak OPM bahkan mengklaim serangan udara tersebut menyebabkan sejumlah anggotanya mengalami luka. Namun, klaim mengenai korban maupun detail serangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Laporan Republika pada Minggu (27/9/2026) menyebut OPM memprotes langkah TNI yang disebut menggunakan Super Tucano untuk menyerang markas mereka. Dalam laporan tersebut, protes juga mencakup penggunaan drone.
Karena itu, informasi mengenai penggunaan Super Tucano perlu ditempatkan sebagai klaim pihak OPM, bukan sebagai fakta yang telah dikonfirmasi secara terpisah.
Panglima TNI Tidak Secara Spesifik Konfirmasi Super Tucano
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai persoalan tersebut pada Minggu (27/9/2026).
Agus tidak secara khusus menjawab apakah TNI mengerahkan pesawat Super Tucano dalam serangan terhadap markas OPM sebagaimana dipersoalkan kelompok tersebut.
Panglima TNI justru menegaskan posisi institusinya terkait keberadaan kelompok separatis bersenjata di Indonesia.
“Separatis ya harus ditumpas, tidak boleh ada separatis di negara kita,” ujar Agus seperti dikutip Republika.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa TNI tetap menempatkan penanganan kelompok bersenjata di Papua sebagai bagian dari tugas keamanan negara.
Meski demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dipahami sebagai konfirmasi bahwa Super Tucano telah digunakan dalam serangan yang disebut OPM.
Penanganan OPM Tidak Hanya Melalui Operasi Keamanan
Dalam perkembangan terkait, penanganan persoalan kelompok bersenjata di Papua juga mencakup pendekatan teritorial dan kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Laporan mengenai kebijakan penanganan OPM sebelumnya menyebut TNI menjalankan operasi keamanan sekaligus pendekatan teritorial. Pendekatan teritorial tersebut mencakup kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat, termasuk dukungan terhadap kebutuhan dasar di sejumlah wilayah Papua.
Konteks tersebut penting karena persoalan keamanan di Papua tidak hanya berkaitan dengan operasi bersenjata, tetapi juga menyangkut kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah konflik.
Di tengah munculnya protes OPM terkait penggunaan kekuatan udara, pada saat yang hampir bersamaan terdapat perkembangan berbeda di Puncak Jaya, Papua Tengah.
Empat Anggota OPM Serahkan Senjata di Puncak Jaya
Pada Sabtu (26/9/2026), empat orang yang disebut sebagai anggota kelompok bersenjata OPM di Kabupaten Puncak Jaya menyerahkan empat pucuk senjata api kepada Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto.
Penyerahan berlangsung dalam kegiatan reintegrasi di halaman Makodim 1714/Puncak Jaya, Mulia, Papua Tengah.
ANTARA melaporkan keempat orang tersebut adalah Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari Kodap X/Tolikara serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari Kodap XXVIII/Yambi. Kopitua Tabuni disebut menjabat sebagai koordinator lapangan kelompok tersebut.
Keempatnya menyatakan meninggalkan jalan kekerasan dan kembali menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat.
Senjata yang diserahkan terdiri atas satu pucuk AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pistol revolver kaliber 9 mm, satu pistol Trailside Sig Arms kaliber .22 LR, serta satu pistol Combat kaliber 9 mm.
Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto mengatakan proses tersebut tidak berhenti pada penyerahan senjata. Menurutnya, tahap berikutnya adalah memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal bersama keluarga dan masyarakat.
Ada Bantahan dari Pihak OPM
Perkembangan tersebut juga mendapat bantahan dari pihak yang mengatasnamakan TPNPB-OPM.
Fajar Papua melaporkan bahwa Brigjen Lerimayu Enumbi dari TPNPB Kodap XXVIII Yambi membantah keempat orang yang menyerahkan senjata tersebut sebagai anggota pasukannya. Ia juga membantah bahwa empat senjata yang diserahkan merupakan aset kelompoknya.
Keterangan tersebut merupakan versi yang berbeda dari informasi yang disampaikan Koops TNI Habema.
Dengan adanya perbedaan klaim tersebut, status dan afiliasi keempat orang serta asal-usul senjata tersebut perlu tetap ditempatkan berdasarkan keterangan masing-masing pihak.
Super Tucano dan Sensitivitas Operasi Udara di Papua
Super Tucano merupakan pesawat turboprop yang dapat digunakan untuk berbagai misi militer, termasuk dukungan udara terhadap operasi di wilayah darat.
Namun dalam konteks Papua, informasi mengenai penggunaan pesawat tempur, helikopter maupun drone menjadi isu sensitif karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi.
Karena itu, setiap klaim mengenai serangan udara perlu dibedakan antara pernyataan pihak yang terlibat, keterangan resmi aparat, dan fakta yang telah diverifikasi secara independen.
Dalam kasus yang menjadi perhatian kali ini, OPM menyampaikan klaim mengenai penggunaan Super Tucano, sementara Panglima TNI belum memberikan konfirmasi spesifik mengenai penggunaan pesawat tersebut dalam serangan yang dipersoalkan.
Dua Perkembangan yang Berjalan Bersamaan
Situasi terbaru di Papua memperlihatkan dua perkembangan yang berlangsung hampir bersamaan.
Di satu sisi, terdapat protes OPM mengenai dugaan penggunaan kekuatan udara dalam operasi di Nduga. Di sisi lain, terdapat proses penyerahan senjata dan reintegrasi empat orang yang disebut sebagai anggota kelompok bersenjata di Puncak Jaya.
Kedua perkembangan tersebut memperlihatkan kompleksitas penanganan keamanan di Papua.
Operasi keamanan tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menghadapi kelompok bersenjata. Pada saat yang sama, proses reintegrasi masyarakat yang meninggalkan kekerasan juga menjadi bagian dari upaya mengembalikan kehidupan sosial agar berjalan normal.
Bagi masyarakat Papua, perkembangan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap keamanan, mobilitas, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak konflik.
Apa yang Sudah Diketahui dan Apa yang Belum Terverifikasi?
Sampai laporan ini disusun, sejumlah fakta dapat dipisahkan dengan jelas.
Yang dilaporkan:
- OPM memprotes dugaan penggunaan pesawat Super Tucano dan drone.
- Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan sikap TNI terhadap kelompok separatis.
- Panglima TNI tidak memberikan konfirmasi spesifik mengenai penggunaan Super Tucano dalam serangan yang dipersoalkan.
- Empat orang di Puncak Jaya menyerahkan empat pucuk senjata dan menyatakan meninggalkan jalan kekerasan.
- Terdapat bantahan dari pihak yang mengatasnamakan TPNPB-OPM mengenai status keempat orang tersebut dan kepemilikan senjata.
Yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut:
- Apakah Super Tucano benar-benar digunakan dalam serangan yang diklaim OPM.
- Lokasi dan sasaran pasti operasi udara yang dipersoalkan.
- Jumlah korban akibat serangan yang diklaim OPM.
- Status keempat orang yang menyerahkan senjata sebagaimana diperdebatkan oleh kedua pihak.
Dengan demikian, informasi mengenai Super Tucano sebaiknya tidak ditulis sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi sepenuhnya.
Kesimpulan
Protes OPM terhadap dugaan penggunaan Super Tucano menambah dinamika baru dalam perkembangan keamanan di Papua. Namun, pernyataan OPM mengenai penggunaan pesawat tersebut masih harus dibedakan dari konfirmasi resmi TNI.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 27 September 2026 menegaskan sikap TNI terhadap kelompok separatis, tetapi tidak secara spesifik mengonfirmasi penggunaan Super Tucano dalam serangan yang dipersoalkan.
Di sisi lain, proses penyerahan senjata oleh empat orang di Puncak Jaya menunjukkan adanya jalur lain dalam penanganan persoalan keamanan, yakni reintegrasi dan kembalinya individu yang meninggalkan kekerasan ke tengah masyarakat.
Perkembangan selanjutnya masih perlu dipantau, terutama terkait verifikasi penggunaan Super Tucano dan drone dalam operasi yang dipersoalkan OPM serta respons resmi TNI terhadap klaim tersebut.
Sumber: Republika, ANTARA, dan laporan media terkait.