Menurut Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), lebih dari 1 juta anak perempuan dilarang masuk sekolah.
Pemerintah yang dipimpin Taliban secara ketat membatasi kesempatan pendidikan dan pekerjaan bagi kaum perempuan. Menyikapai kebijakan tersebut, organisasi internasional menyebut akan berimbas dengan cepat mengurangi tenaga kerja perempuan, sehingga menyebabkan kerusakan signifikan pada ekonomi negara yang sudah rapuh.
Baca juga: Turki-Arab Saudi Mengutuk Keras Taliban Larang Perempuan Masuk Universitas
“Saat tahun ajaran baru Afghanistan dimulai minggu ini, lebih dari satu juta anak perempuan Afghanistan akan dilarang menghadiri kelas,” tulis UNAMA di Twitter pada 21 Maret lalu.
Menurut UNAMA, kebijakan tersebut tidak hanya menghalangi aspirasi setengah dari populasi tetapi juga menyebabkan kerusakan besar di Afghanistan. Sedangkan menurut PBB, Populasi negara Asia Selatan itu mencapai sekitar 41 juta tahun lalu.
Sejak Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 lalu ketika pasukan pimpinan AS mundur, rezim tersebut secara progresif memperluas pembatasan pendidikan berbasis gendernya.
Akses perempuan ke pendidikan universitas dipotong pada Desember 2022; pendidikan menengah bagi perempuan telah dilarang. Taliban juga menunjukkan sedikit toleransi terhadap protes terhadap aturan tersebut: Mereka menangkap Matiullah Wesa, seorang aktivis terkemuka Afghanistan untuk pendidikan perempuan, di Kabul pada 27 Maret.
“Perempuan dan remaja, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak atas pendidikan,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell dalam sebuah pernyataan akhir bulan lalu.
“Mencegah anak perempuan untuk belajar juga akan memiliki konsekuensi yang luas bagi ekonomi dan sistem kesehatan negara,” katanya.
Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, tenaga kerja wanita di negara itu telah menurun sebesar 25% sejak pengambilalihan Taliban, dibandingkan 7% untuk pria. Jumlah perempuan yang bekerja di Afghanistan juga menurun karena Taliban melarang mereka bekerja di lembaga swadaya masyarakat dan PBB.
Sementara itu, kerugian ekonomi Afghanistan mencapai $5 miliar sepanjang tahun sejak Agustus 2021, menurut laporan yang dirilis oleh Program Pembangunan PBB pada Oktober. Jumlah tersebut hampir setara dengan seperempat produk domestik bruto negara itu sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan.
“Belum ada penjelasan dari pihak berwenang [tentang kapan harus melanjutkan pendidikan], dan perempuan Afghanistan sama sekali tidak melihat masa depan yang cerah,” kata Ashraf Baburi, seorang pejabat di Kedutaan Besar Afghanistan di Tokyo, melansir asia.nikkei.com, Selasa.
Ia melanjutkan, ada beberapa bidang, seperti kebidanan dan ginekologi di bidang medis, yang tidak bisa eksis tanpa peranan perempuan.
Reuter malaporkan, siswa perempuan Afghanistan yang tidak diizinkan bersekolah semakin beralih ke kelas online yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Kelas bahasa Inggris disediakan secara online, misalnya, tetapi kelas tidak selalu berjalan lancar karena koneksi internet yang buruk di negara tersebut.
Artikel terkait:
