Tarif baru pelayanan di RSUD Taman Husada Kota Bontang dipersoalkan lantaran biaya yang harus dikeluarkan terbilang mahal.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam, biasanya biaya yang dikeluarkan tak lebih dari Rp100 ribu, namun kini biayanya bisa menyentuh angka Rp 200 ribu. Dia pun mempertanyakan soal dasar regulasi penentuan tarif tersebut.
“Saya juga kaget, biasanya saya berobat mentok bayar Rp 45 ribu. Tiba-tiba ada keluarga berobat dia bayar Rp 180-200 ribu. Karena ini diprotes maka harus kita pertanyakan ke manajemen RSUD,” ujarnya saat rapat bersama LSM Sopan APBD dan Manajemen RSUD Taman Husada, Senin (08/08/2022).
Dia menyebut, ada sorotan publik terkait tarif baru yang ditetapkan oleh RSUD itu dianggap tak sesuai regulasi yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bontang tahun 2012.
Dia juga meminta agar kebijakan yang diambil direktur RSUD itu bisa diselaraskan dengan Perwali yang ada. Apalagi, rumah sakit tersebut merupakan milik daerah yang segala kebijakan harus melibatkan pemerintah daerah.
“Saya juga baru tau kalau ada Perwali yang mengatur soal tarif ini, jadi kita perlu tau apa dasar direktur RSUD menaikkan tarif. Biar bisa di selaraskan nanti dengan perwali yang ada dan bisa disosialisasikan,” jelasnya.
Menanggapi persoalan ini, Direktur RSUD Taman Husada Bontang Suhardi menjelaskan bahwa tarif baru itu hanya diterapkan pada 13 poli pelayanan yang baru.
Sementara untuk pelayanan lama, tarif tidak berubah sebagaimana yang tertera di dalam Perwali tahun 2012.
“Sebenarnya bukan kenaikan tarif, tapi membuat tarif baru. Karena ada layanan baru. Ada 13 pelayanan yang kami buat tarif baru,” ujar dia.
Pembuatan tarif baru ini, kata Suardi, mengacu pada Permenkes Nomor 85 tahun 2015.
Selain itu, pembuatan tarif ini sudah dilakukan kajian unit cost atau perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu jasa pelayanan.
“Itukan perwali nomor 10 tahun 2012 waktu RSUD masih tipe c sudah 10 tahun belum diubah. Dan sekarang RSUD sudah type B jadi perlu pembaharuan perwali soal kenaikan tarif ini,” jelas dia.
Di sisi lain, dia juga memastikan bahwa RSUD akan segera melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk membuat perwali yang baru, berdasarkan kajian akademis unit cost tersebut.
Baca juga di Google News disini >>
kaje/red
