Rencana pembelian kendaraan bermotor untuk 499 ketua RT di Kota Bontang, Kalimantan Timur, masih dalam pembahasan.
Pembelian kendaraan bermotor ini diperkirakan menelan anggaran Rp 11,9 miliar, yang merupakan salah satu visi misi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ketua RT sebagai agen pajak.
Ketua komisi II DPRD Bontang Rustam mengatakan, rencana tersebut memerlukan kajian dan proses yang panjang.
Ia pun mempertanyakan seperti apa skema pembelian kendaraan yang diperuntukkan untuk para ketua RT di Bontang. Termasuk jenis kendaraan, plat motor dan status kepemilikan kendaraan tersebut.
”Jangan sampai ada keselewengan aset, apalagi anggarannya besar jadi harus hati-hati,” ujarnya saat rapat di sekretariat DPRD Bontang, Selasa (21/2/2023).
Menanggapi itu, Kepala Badan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Rafidah mengatakan, ada 3 jenis motor yang akan dibeli yakni, Motor Honda, Yamaha dan Suzuki.
Motor itu pun nantinya akan menggunakan plat berwarna hitam dan akan mulai disalurkan pada Mei atau Juni 2023 mendatang.
“Itu sesuai hasil konsultasi bersama BPKP dan LKPP,” ujarnya.
Sementara, untuk status motor RT itu kata Rafidah masuk dalam inventarisasi RT, sehingga secara otomatis biaya perawatan tidak menjadi tanggung jawab Pemkot.
“Kalau Perwalinya Kita sudah siap drafnya, dan kalau nanti platnya hitam, sesuai dengan konsultasi hukum dari BPKP dan LKPP. Tapi akan diperkuat dengan koordinasi dengan BPK,” timpalnya
Sedangkan untuk status nama STNK dan BPKB dikatakan Rafidah masih akan dibahas lebih lanjut.
“Karena perawatan nantinya juga tidak menjadi tanggung jawab Bapenda. Maka nantinya ada kesepakatan juga di berita acaranya. Sehingga tidak serta merta kita berikan begitu saja. Kalau dari konsultasi hukum bisa nanti operasional ditambahkan melalui dana stimulan RT,” tandasnya.
kaje/red
