BONTANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang kembali mengadakan rapat untuk membahas pengembangan Kawasan Industri Baru (KIB) di Bontang Lestari. Namun, rapat tersebut diwarnai kekecewaan dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, yang menyayangkan ketidakhadiran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur.
Agus Haris menekankan bahwa kehadiran DLH sangat penting untuk menjelaskan isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan KIB. “Kehadiran DLH sangat krusial untuk menjelaskan berbagai isu lingkungan yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan kawasan ini,” ujar Agus Haris dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (15/7/2024).
Fokus utama rapat tersebut adalah membahas aspek perlindungan lingkungan dan kelayakan (feasibility study) terkait proyek KIB Bontang Lestari. Agus Haris menegaskan pentingnya pemenuhan standar lingkungan untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Selain itu, Agus Haris juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Bontang dan PT Kawasan Industri Bontang (PT KIB). Ia menekankan bahwa setiap pihak harus memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dengan jelas, serta menekankan perlunya mekanisme perjanjian yang transparan dan terbuka.
“Kerja sama ini harus dipahami dengan baik oleh semua pihak agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari,” lanjutnya.
Agus Haris juga menekankan bahwa proses pembebasan lahan dan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus dilakukan dengan cermat. “Jika pembebasan lahan dan kajian AMDAL belum tuntas, sebaiknya hentikan sementara aktivitas di lapangan,” tegasnya.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya DPRD Bontang untuk memastikan bahwa pengembangan KIB Bontang Lestari tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Agus Haris berharap agar DLH Kalimantan Timur segera hadir dalam rapat berikutnya untuk memberikan klarifikasi yang diperlukan. (ADV)
