Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang geram lantaran banyak kepala dinas dan lurah sering mangkir saat rapat.
Baca juga: Andi Faiz Dukung Dua Raperda Inisiatif Pemkot Bontang
Kekesalan ini disampaikan langsung Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam saat Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (18/8/2023).
Baca juga: Nursalam Sambut Baik Pembangunan McDonald’s di Bontang, Kurangi Pengangguran dan Tambah PAD
Menurut Andi Faiz, para OPD di Lingkungan Pemerintahan (Lingkup) Kota Bontang sudah berkali-kali diundang untuk menghadiri rapat. Namun, para OPD tersebut justru tak mengindahkan undangan tersebut.
“Berkali-kali kami mengundang rapat, OPD-OPD pun tidak pernah datang,” ujar Andi Faiz.
Padahal menurutnya, kedudukan Anggota DPRD dengan wali kota itu sejajar berdasarkan undang-undang. Sehingga tak ada alasan bagi para OPD tersebut tidak hadir saat di undang rapat kerja.
“Tolong perlakuan kalian kepada pimpinan kalian itu juga perlakukan kepada kami,” timpalnya.
Dirinya pun menegaskan jika ketidakhadiran para kepala dinas ini akan memperlambat pembahasan APBD perubahan, maka ia akan menyalahkan pemerintah lantaran dinilai lalai dalam hubungan koordinasi bersama bawahannya.
Apalagi pembahasan kali ini disebut Andi Faiz merupakan agenda penting, perlu kolaborasi dengan semua pihak.
“Waktu kita tidak banyak. Uang Rp 700 M mau dihabiskan di waktu 3 bulan itu saya tidak tau berapa banyak silpanya tahun depan. Kalau lepas tahapan-tahapan kita sekarang ini kalau cuma gara-gara itu sangat disayangkan,” pungkasnya.
Selain itu, Faiz juga menyindir adanya ‘lurah politis.’ Kalau bertemu anggota dewan selalu bicara ‘warna.’ Menurutnya di pemerintahan ini bukan warna, bukan politik, tapi pelayanan kepada masyarakat. Apalagi serapan anggaran pemerintah daerah sampai hari ini di prognosis 6 bulan pertama hanya 30 persen. Masih ada 70 persen yang belum terserap di hampir semua OPD. Ditambah lagi Rp 300 Miliar di anggaran perubahan.
“Terbayang gak silpanya. Jangan cuma nafsu mau masukkan anggaran tapi harus realistis,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini kembali mengingatkan jangan sampai hal tidak penting seperti ini mengganggu hubungan antara pemerintah dan DPRD. Agar hubungan keduanya lebih baik lagi ke depannya.
Hal itu pun langsung dikomentari Wali Kota Bontang Basri Rase. Menurutnya ini jangan sampai keluhan itu menggeneralisir semua OPD. Padahal tidak semua OPD seperti itu.
“Tidak semua kepala dinas seperti itu. Saya akan panggil semuanya. Saya akan beri peringatan terkait hal itu. Saya akan tegur,” tegasnya.
Basri pun juga mengingatkan kepada DPRD agar sistem penganggaran sekarang ini juga harus disikapi dengan baik. Artinya melalui semua tahapan-tahapan dari awal.
“Saya minta kepada DPRD dalam hal menyusun anggaran, kita harus sesuai aturan juga. Sama-sama kita mengatur. Jangan sampai anak buah saya diserahkan dalam hal ini. Kita semua punya forum. Saya juga punya forum,” pungkasnya.
(adv/kaje)
