DPRD Bontang

Penanganan Banjir di Bontang Amir Tosina Minta Pemkot Libatkan Perusahaan

×

Penanganan Banjir di Bontang Amir Tosina Minta Pemkot Libatkan Perusahaan

Sebarkan artikel ini
Penanganan Banjir di Bontang
Ketua Komisi III DPRD, Bontang Amir Tosina

Penanganan banjir di Kota Bontang tidak akan bisa segera teratasi, apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang terus mengalami penurunan, demikian diungkapkan Ketua Komisi III DPRD, Bontang Amir Tosina pada rapat paripurna, Senin (30/5/2022).

Oleh sebab itu, untuk memaksimalkan penanganan banjir di Bontang Amir Tosina mengusulkan ke pemkot Bontang agar perusahaan-perusahaan dilibatkan.

“Pada rapat paripurna hari ini banyak dihadiri perusahaan, libatkan mereka dalam penanganannya. Banyak perusahaan yang berinvestasi di Bontang, sehingga pemerintah harus menggandeng semua perusahaan tersebut,” kata Amir.

Menurutnya, agar penanganan banjir di Bontang lebih maksimal dan dapat mengurangi wilayah yang terdampak banjir.

Selain itu kata Amir Tosina, Bontang merupakan tempatnya dimana perusahaan-perusahaan besar berdiri, sehingga akan malu apabila Bontang tidak bisa mengatasi banjir.

Amir Tosina menyebut, ia sangat prihatin dengan warga yang rela patungan menyewa alat berat untuk mengeruk drainase yang sudah mengalami pendangkalan, ia meminta agar segera mendapatkan perhatian khusus dari pemkot Bontang.

Terangnya Amir Tosina, tahun ini Bontang hanya mendapat kucuran dana dari Bankeu (Bantuan Keuangan) sebesar Rp 24 miliar dari Pemprov Kaltim untuk penanganan banjir dari yang diajukan sebelumnya senilai Rp 900 miliar.

Sementara itu Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, pihaknya belum lama ini telah melaksanakan rapat dengan Sekda dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait termasuk camat dan lurah untuk membahas masalah banjir.

Wali Kota Basri Rase menyebut bahwa banjir di Bontang ada tiga tipologi. “Banjir karena Rob, banjir karena Intensitas hujan tinggi dan banjir karena kiriman dari hulu,” sebutnya.

“Masalah banjir harus ditangani dengan progresif dan konstruktif serta melibatkan seluruh stakeholder, saya telah meminta kepada Dinas PUPR dan DLH untuk menelusuri dan memastikan kembali terkait keterlibatan perusahaan dalam hal masalah banjir di Bontang,” sambungnya.

Basri Rase juga menyampaikan usai Raker Apeksi akan mengundang DPRD menggelar rapat untuk membahas terkait penanganan banjir secara menyeluruh.

(kaje/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *