BONTANG — Pembebasan lahan di Kelurahan Bontang Lestari memicu reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris. Politisi dari Partai Gerindra ini mengkritik tajam tawaran harga yang dinilai terlalu rendah yang diberikan kepada warga Loktunggul oleh sebuah perusahaan. Tanah milik warga hanya ditawar dengan harga Rp 10 ribu per meter persegi, jauh di bawah nilai yang wajar.
Dalam sebuah diskusi yang melibatkan berbagai instansi, seperti Badan Pertanahan, Dinas Perkim, DPMPTSP, serta perwakilan dari Kelurahan Bontang Lestari dan Kecamatan Bontang Selatan, Agus Haris, yang akrab disapa AH, menyatakan ketidakpuasannya terhadap tawaran tersebut, yang menurutnya merugikan masyarakat setempat.
“Tawaran harga ini sungguh keterlaluan. Jika saya di posisi pemerintah, saya akan menolak keras tawaran ini,” tegas AH pada Senin (8/7/2024).
AH menekankan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam proses pembebasan lahan, terutama untuk proyek pengembangan kawasan industri. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin harga tanah bisa ditawar jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya mencapai Rp 100 ribu per meter persegi.
“Ini bukan hanya soal ganti rugi, tetapi juga tentang menghormati hak-hak masyarakat yang berhak mendapatkan kompensasi yang layak,” ujarnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, AH mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak diabaikan dalam proses pembelian lahan ini, dan agar tidak ada yang dirugikan dengan kompensasi yang tidak adil. “Pemerintah harus memastikan masyarakat benar-benar terlindungi dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan NJOP yang berlaku,” tambahnya.
Agus Haris berharap pemerintah segera melakukan kajian ulang terhadap proses pembelian lahan ini, dengan fokus utama pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat Bontang Lestari. A(DV)
