BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang, mengkritisi kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam merencanakan pembangunan di Bontang. Salah satu contoh nyata adalah proyek yang melibatkan lahan di sekitar RSUD Bontang, yang dinilainya menunjukkan ketidaksinkronan antara OPD terkait.
Menurut Joni, RSUD berencana membangun lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan fasilitas rumah sakit. Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga merencanakan pelebaran jalan di area yang sama.
“Perencanaan yang tidak terkoordinasi ini dapat mengarah pada ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, bahkan berpotensi menimbulkan tumpang tindih proyek,” ungkap Joni.
Ia menyoroti bahwa masing-masing OPD tampaknya bergerak dengan rencana sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan dengan proyek lain. “Kita lihat RSUD fokus pada parkiran, sedangkan PUPR pada pelebaran jalan. Kalau tidak ada koordinasi, hasil akhirnya bisa membingungkan,” ujarnya.
Joni menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar-OPD untuk memastikan efisiensi anggaran dan menghindari proyek yang tidak optimal. Ia mengusulkan agar pemerintah kota segera membentuk forum koordinasi rutin untuk menyelaraskan proyek yang saling berkaitan.
“Kita butuh mekanisme yang mempertemukan semua OPD agar perencanaan lebih terintegrasi. Ini penting supaya pembangunan yang dilakukan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan koordinasi yang lebih baik, Joni berharap pembangunan di Kota Bontang dapat berjalan lebih efisien, terorganisir, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga. (ADV)
