BONTANG — Anggota Komisi I DPRD Bontang, Adrofdita, mengangkat isu ketidakadilan dalam pemberian bonus kepada atlet disabilitas di Bontang, yang menurutnya masih jauh dari kata adil. Ia menyoroti perbedaan mencolok dalam jumlah bonus yang diterima oleh atlet disabilitas dibandingkan dengan atlet non-disabilitas, meskipun keduanya telah mengharumkan nama daerah dalam ajang bergengsi seperti National Paralympic Committee (NPC), yang setara dengan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Bonus untuk atlet disabilitas yang meraih medali emas bisa hanya setengah dari apa yang diterima oleh atlet non-disabilitas. Mengapa tidak disamakan atau setidaknya mendekati?” tanya Adrofdita dalam sesi konsultasi publik mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Disabilitas, Selasa (9/7/2024).
Adrofdita berharap konsultasi publik ini menjadi momentum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih memperhatikan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan, khususnya bagi atlet disabilitas yang telah berprestasi. Ia menekankan bahwa setiap atlet yang berjasa mengharumkan nama daerah seharusnya menerima apresiasi yang setara, tanpa diskriminasi.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Andi Parenrengi, meminta maaf atas ketidakadilan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa perbedaan bonus tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada.
Namun, Andi memastikan bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran bonus dalam APBD perubahan, dengan total sebesar Rp 1,5 miliar. “Insya Allah, dengan perubahan anggaran ini, bonus akan cair dan tidak ada lagi perbedaan di antara para atlet,” jelas Andi.
Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi dalam pemberian bonus dan memberikan penghargaan yang layak kepada atlet disabilitas. Kesetaraan dalam apresiasi dianggap penting untuk mendorong semangat dan motivasi para atlet disabilitas dalam berkompetisi dan mengharumkan nama Bontang di tingkat nasional. (ADV)
