Air bersih masih menjadi permasalahan di Sidrap. Tapal batas Bontang – Kutai Timur, pun menjadi kendala administrasi bagi pemkot Bontang.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menghimbau masyarakat sidrap turut aktif dengan membuat surat permohonan kepada perusahaan – perusahaan untuk mendapatkan bantuan.
Dikatakan Agus Haris, surat tersebut nantinya akan di serahkan kepada Pupuk Kaltim sebagai induk koordinasi perusahan yang ada di wilayah Pupuk Kaltim.
“Sebenarnya yang diharapkan kemarin dari perusahaan itu adanya keterangan atau pendapat hukum, bahwa masyarakat sidrap itu dipersilahkan untuk perusahaan melayani,” ujarnya ke media ini, Senin (22/3/2021).
Lebih lanjut, pemerintah Bontang dan DPRD juga memahami batasan pelayanan administrasi wilayah, karena sidrap wilayah Kutai Timur.
“Oleh karena itu pemerintah Bontang dan DPRD tidak bisa masuk ke wilayah tersebut, ” kata Agus Haris.
Tetapi hanya perusahaan tidak memiliki jangkauan, diluar negeri saja boleh apalagi yang didepan mata, sambungnya.
“Oleh karena itu pemerintah Bontang tidak mau mencampuri urusan perusahaan, namun pemerintah Bontang tetap mendukung” ungkap Agus Haris.
Agus Haris berharap, PKT (Pupuk Kaltim) dan perusahaan lainnya siap membantu. Dan sangat berharap kepada perusahaan – perusahaan tersebut.
“Untuk terhubung ke perusahaan tersebut, warga sidrap harus membuat proposal dengan hitungan dan jumlah pipa yang dibutuhkan untuk memohon kepada perusahaan” tutupnya. (Kaje/Reza).
