Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan Tahun 2023 Bontang sebesar Rp 2,5 Triliun resmi disahkan.
Baca juga: Pendapatan Pajak dan Retribusi Turun, Dewan Minta Pemerintah Maksimalkan Kinerjanya
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, jumlah APBD-Perubahan tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah fiskal di Bontang. Ia pun meminta agar pemerintah daerah bisa memaksimalkan Kinerjanya dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Tahun ini anggaran perubahan cukup besar. Ini jadi tugas pemerintah gimana caranya dengan waktu yang tersisa kurang lebih 3 bulan bisa menghabiskan anggaran itu agar tidak menjadi Silpa,” ujarnya, Senin (18/9/2023).
Adapun beberapa program prioritas yang diminta Andi Faiz agar terealisasi di APBD-Perubahan ini yakni, mengenai pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, seperti pengadaan bangku dan meja sekolah yang rusak, pengadaan papan tulis yang lebih baik, dan alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah yang sifatnya urgent dan butuh perbaikan segera.
“Apalagi mandatory spending untuk pendidikan di APBD-Perubahan mencapai 23,26 persen dari sebelumnya 20 persen. Jadi memang harus di prioritaskan, seperti pengadaan bangku-bangku sekolah yang sudah rusak akan diganti, begitupun papan tulis. Tapi enggak semuanya, menyesuaikan saja. Termasuk sekolah swasta, nanti akan dibantu,” bebernya, saat ditemui usai rapat.
Selain itu, masalah peningkatan infrastruktur, perbaikan penerangan jalan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik bagi para pegawai pemerintahan maupun seluruh masyarakat, juga dinilai Andi Faiz bisa terealisasi di APBD-Perubahan 2023 ini
“Perencanaan kegiatan di APBD-Perubahan ini harus sudah di petakan, seperti kegiatan apa saja yang busa dilakukan dengan waktu yang terbatas, namun hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” beber Politikus Partai Golkar ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mengungkapkan, anggaran tersebut memang nantinya akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur ringan seperti rehab sekolah, pemenuhan alat kesehatan, motor operasional RT, mobil pemadam kebakaran, truk dan motor pengangkut sampah. Pun, juga kenaikan gaji tenaga honorer teknis, bonus atlet Porprov 2022 dan kenaikan insentif bagi pengurus Rukun Tetangga di Bontang.
“Semua prioritas itu sudah dibahas panjang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang. Jadi semua sudah teralokasi. Mana saja yang prioritas. Termasuk juga pemenuhan fasilitas umum masyarakat Bontang,” tukasnya.
(adv/kaje)